Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Bulan K3 Nasional 2026 yang mengusung tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif.”

Dalam agenda kali ini, PT BKM menggandeng PT Aden Indonesia selaku mitra kerja pengelola kantin untuk memberikan seminar umum bertema Personal Hygiene atau kebersihan diri.

Materi dibawakan langsung Hendry Thandung dari HSE PT BKM dan Nurisratullah dari HSE PT Aden di hadapan sekitar 65 siswa-siswi.

Edukasi ini difokuskan pada pentingnya menjaga kebersihan pribadi sebagai langkah utama mencegah kontaminasi pangan yang berisiko menyebabkan keracunan makanan.

Topik ini dinilai sangat relevan mengingat maraknya kasus keracunan makanan di lingkungan sekolah secara nasional belakangan ini. Antusiasme peserta terlihat sepanjang sesi presentasi.

Untuk mengukur pemahaman siswa, tim HSE PT BKM juga menggelar sesi kuis interaktif dengan berbagai hadiah menarik bagi mereka yang berhasil menjawab pertanyaan seputar materi yang telah dipaparkan.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah. Melalui kegiatan ini, PT BKM berharap para siswa dapat menerapkan pola hidup bersih di lingkungan sekolah maupun rumah demi terciptanya generasi yang sehat dan sadar akan keselamatan.

Editor: Anugerah

The post Peringati Bulan K3 Nasional 2026, PT BKM Sosialisasi Kesehatan di SMKN 1 Konawe Utara first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

​Rombongan tiba pukul 09.00 WITA dan langsung disambut oleh tim Humas serta HSE Superintendent PT BKM. Sebelum memasuki area operasional, seluruh peserta wajib mengikuti induksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) guna menjamin keamanan selama berada di wilayah tambang.

​Mining Manager PT BKM menjelaskan secara komprehensif alur kerja perusahaan, mulai dari tahap perencanaan, operasional penambangan, hingga pengangkutan ore nikel. Tak hanya soal teknis produksi, mahasiswa juga dibekali pemahaman mengenai sistem pengelolaan K3 dan Lingkungan (K3L) yang menjadi pilar operasi berkelanjutan perusahaan.

​”Kunjungan ini memberikan pemahaman nyata terkait proses penambangan dan pengelolaan lingkungan di industri pertambangan,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.

​Dalam tinjauan lapangan, para mahasiswa berkesempatan melihat langsung aktivitas di area tambang dan jalur distribusi di area jetty. Mereka mengamati proses pemindahan ore dari Exportable Fine Ore (EFO) ke tongkang sebagai bagian akhir dari rantai logistik nikel.

​Sesi diskusi berlangsung interaktif saat mahasiswa melontarkan pertanyaan teknis terkait mitigasi dampak lingkungan. Pihak PT BKM pun mengapresiasi antusiasme peserta dan meminta umpan balik sebagai bentuk transparansi operasional perusahaan kepada akademisi.

​Para mahasiswa memberikan kesan positif terhadap standar kerja PT BKM yang dinilai terstruktur dan patuh pada regulasi keselamatan pertambangan. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kolaborasi antara sektor industri dan dunia pendidikan dalam mencetak SDM pertambangan yang kompeten.

Editor: Anugerah

The post Mining Tour di PT BKM: Mahasiswa UM Kendari Bedah Alur Produksi hingga Kelola K3 first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Berdasarkan informasi yang diterima media ini PT Tiran yang beroperasi di Kabupaten Konawe Utara, setidaknya dalam sebulan ini tiga kali terjadi kecelakaan kerja.

Pada 12 Desember 2025 berdasarkan foto yang diterima media ini nampak seorang pekerja yang berprofesi sebagai pengemudi dump truck dan mengemudikan dumptruck yang memiliki kode TI-DT-675 dilaporkan mengalami patah tulang pada bagian kaki setelah kendaraan yang dikemudikannya terjatuh ke dalam jurang.

Kemudian pada 29 Desember 2025, dalam video 53 Detik nampak dump truk dengan kode TI-DT 407 kembali terjadi insiden kecelakaan kerja, seorang pekerja kepalanya terjepit bagian kepala truk.

Lalu pada 7 Januari 2026 berdasarkan video 39 detik yang diterima media ini nampak sebuah dump truk terbalik di jalur hauling dengan kondisi muatan tumpah dan sebagian dump truk mengalami kebakaran.

Terkait Insiden tersebut DPC SBSI Kota Kendari pada 22 Desember 2025 telah mengadukan perihal insiden kecelakaan kerja tersebut ke Binwasnaker dan K3 Disnakertrans Sultra dan Inspektur Tambang perwakilan Sultra.

“Kami telah melaporkan peristiwa ini ke Inspektur Tambang dan Binwasnaker K3 sesuai dengan regulasi yang berlaku, disertai dengan bukti-bukti kecelakaan kerja,” kata Iswanto kepada media, Senin 22 Desember 2025.

Iswanto menjelaskan, dalam laporan yang dilayangkan SBSI Kendari terdapat empat poin dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Tiran.

Pertama, perusahaan diduga tidak melaporkan kecelakaan kerja kepada pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Kedua, PT Tiran diduga tidak melakukan uji dan pemeriksaan kendaraan secara berkala sebelum beroperasi, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 5 ayat (4) dan (5) Permenaker Nomor 8 Tahun 2020 tentang K3 Bidang Pesawat Angkat dan Angkut (PAA).

Ketiga, perusahaan diduga tidak menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 5 Permenaker Nomor 26 Tahun 2014 tentang SMK3.

Keempat, PT Tiran diduga belum membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permenaker Nomor 13 Tahun 2025 tentang P2K3.

Iswanto menegaskan bahwa kecelakaan kerja bukan semata persoalan tanggung jawab moral perusahaan, melainkan juga menyangkut kewajiban hukum yang harus dipatuhi.

“Ini bukan sekadar tanggung jawab moral. Sebagai subjek hukum, perusahaan wajib menaati seluruh regulasi yang berlaku. Apalagi PT Tiran merupakan perusahaan pertambangan dengan RKAB terbesar kedua di Sultra, seharusnya menjadi contoh dalam penerapan K3,” tegasnya.

Laporan tersebut juga dimaksudkan sebagai pengingat bagi seluruh perusahaan pertambangan di Sultra agar tidak mengabaikan aspek keselamatan kerja.

“K3 adalah pondasi utama. Kecelakaan memang bisa terjadi, tetapi regulasi hadir untuk meminimalisir risiko dengan penerapan standar yang ketat,” pungkasnya.

Sementara itu Humas PT Tiran, La Pili mengatakan bahwa tidak ada pihak yang menginginkan terjadi kecelakaan kerja.

“Kita semua tentu tidak menginginkan adanya musibah ataupun kecelakaan. Namun apabila itu harus terjadi, kami meyakini bahwa ini merupakan kadarullah atau ketetapan dari Allah SWT,” jelasnya.

“PT Tiran sangat tegas soal K3. Semua prosedur dan upaya pencegahan telah kami terapkan untuk meminimalisir risiko kecelakaan, termasuk potensi fatalitas di lingkungan kerja. Namun demikian, jika insiden tetap terjadi, kami hanya bisa menerima dan segera bertindak,” tambahnya.

Lanjutnya bahwa pihaknya juga memperhatikan hak-hak karyawan.

“Tentu hak-hak karyawan tetap kami penuhi. Perusahaan bertanggung jawab penuh atas setiap insiden yang terjadi dan memastikan karyawan mendapatkan penanganan yang layak,” tutupnya.

Editor: Anugerah

The post Jelang Peringatan Bulan K3, Berikut Rangkuman Kecelakaan Kerja di PT Tiran pada Periode Desember 2025 first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Kecelakaan tersebut diduga menimpa seorang pekerja berprofesi sebagai pengemudi dump truck, yang mengalami cedera serius pada bagian tubuhnya.

Ketua SBSI Kota Kendari, Iswanto Sugiarto menilai peristiwa itu menunjukkan indikasi lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.

“K3 merupakan pondasi utama dalam operasional perusahaan. Kejadian ini sangat kami prihatinkan dan kami menduga PT KS tidak menjalankan penerapan K3 sebagaimana mestinya,” ujar Iswanto, Rabu 10 Desember 2025.

Ia juga menyoroti dugaan bahwa perusahaan tidak melaporkan kecelakaan tersebut secara terbuka. Hal ini, menurutnya memicu spekulasi bahwa PT KS tidak menerapkan ketentuan Permenaker Nomor 11 Tahun 2023 tentang K3, termasuk kewajiban pemeriksaan kendaraan secara berkala sebelum digunakan.

“Kecelakaan pasti ada sebabnya. Insiden ini terkesan disembunyikan oleh perusahaan. Kami menduga PT KS tidak menjalankan aturan K3, khususnya pemeriksaan kendaraan secara berkala sebelum beroperasi,” tegasnya.

Iswanto mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tenggara, Binwasnaker K3, serta Deks Ketenagakerjaan Polda Sultra segera turun melakukan pemeriksaan dan memberikan tindakan tegas kepada pihak perusahaan.

“Dalam waktu dekat, kami akan mendatangi Disnakertrans Sultra untuk meminta agar persoalan ini ditindak tegas. Jika dibiarkan, potensi kecelakaan lain bisa terus terjadi dan tentu merugikan pekerja,” ujarnya.

Ia juga menyatakan akan mendorong DPRD Provinsi Sultra menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), bahkan membentuk Panitia Khusus (Pansus) bila diperlukan, guna mengusut tuntas dugaan kecelakaan kerja tersebut.

“Jika perlu, kami minta DPRD membentuk Pansus agar masalah ini benar-benar terungkap sampai tuntas,” katanya.

Iswanto berharap pemerintah mengambil langkah tegas agar penerapan K3 di perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara dapat diperbaiki, sehingga angka kecelakaan kerja dapat ditekan semaksimal mungkin.

Sementara itu sebelumnya perihal kecelakaan kerja ini dikemukakan oleh mantan Supir Dump Truk, Bayu. Ia mengatakan bahwa peristiwa memilukan ini terjadi di bulan November 2025.

“Bulan ini kalau tidak salah kecelakaannya,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon WhatsApp, Kamis 27 November 2025.

Lanjut, kata dia, peristiwa naas ini menimpa rekan kerjanya yang juga punya posisi yang sama, yakni supir dump truk.

Bayu menambahkan kecelakaan ini menimbulkan cedera serius pada bagian anatomi tubuh korban.

“Lumayan cedera juga,” singkatnya.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa peristiwa kecelakaan kerja di PT KS Konut kerap terjadi.

Selain itu sebelumnya diberitakan seorang pekerja tambang di Konut, Korban yang bernama Marwin bekerja sebagai Grade Control (GC) atau pengawas di PT Maha Bhakti Abadi, kontraktor mining dari PT Konutara Sejati.

Kapolsek Wiwirano, Ipda German Saro membenarkan peristiwa yang merenggut nyawa korban. Ia menjelaskan, kejadian naas itu, terjadi pada Rabu (31/7/2024) kemarin, sekitar pukul 16.20 WITA.

Terkait hal tersebut, Humas PT kS, Rahmat Manangkari mengatakan bahwa pihaknya akan memverifikasi perihal kecelakaan kerja tersebut.

“Ini masih di verifikasi ke departemen terkait, Soalnya ini foto foto lama. Diketerangan waktunya ada foto yang di ambil tahun 2022. Jadi saya verifikasi terlebih dahulu,” jelasnya saat dihubungi via pesan Whats App.

Editor: Anugerah

The post Polda dan Disnakertrans Sultra Diminta Periksa PT KS Terkait Masalah Kecelakaan Kerja first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Sorotan itu datang dari Sekertaris Koperasi Pertambangan Merah Putih, Ikram Pelesa. Ia menilai, praktik pengelolaan tambang yang tidak inklusif ini telah berkontribusi langsung pada terjadinya kemiskinan struktural di Konawe Utara (Konut.

Sumber daya alam Konut selama ini hanya dinikmati oleh pemilik IUP, kelompok oligarki tambang, serta jaringan bisnis yang mereka bangun. Sementara masyarakat sebagai pemilik wilayah justru tidak mendapatkan manfaat signifikan dari aktivitas pertambangan yang berlangsung masif di daerah tersebut.

“Model pengelolaan tambang yang berjalan saat ini tidak lebih dari pola ekonomi ekstraktif yang hanya menguntungkan segelintir elite. Kontraktor lokal dikesampingkan, tenaga kerja lokal tidak diberdayakan, dan masyarakat dibiarkan menjadi penonton di atas tanahnya sendiri,” kata dia, Minggu (7/12/2025).

Ia juga menilai, bahwa absennya komitmen para pemilik IUP dalam membangun ekosistem ekonomi lokal telah menciptakan jurang sosial yang semakin lebar. Alih-alih menjadi motor penggerak pembangunan daerah, para pemilik IUP justru dianggap memperkuat dominasi oligarki dan menutup ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang.

“Ketika kekayaan nikel Konut hanya mengalir kepada pemilik IUP, oligarki, dan relasinya, maka yang terjadi adalah pembentukan kemiskinan secara sistematis. Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi bentuk pembiaran yang merugikan rakyat,” tegas Ikram.

Selain itu, ia juga menyoroti posisi PT Antam UBPN Konut yang tidak mampu menterjemahkan arahan presiden Prabowo Subianto dalam pemberdayaan masyarakat lokal, seperti yang dilakukan oleh PT Timah di Bangka Belitung.

Tindakan PT Antam UBPN Konut lebih memilih bekerjasama dengan sesama perusahaan BUMN dan mengabaikan Kontraktor lokal diwilayah IUP-nya adalah bentuk pembangkangan dan patut untuk dilakukan evaluasi oleh pemerintah.

“Seperti halnya PT Antam Konut tidak mampu menterjemahkan arahan Pak Presiden soal pemberdayaan masyarakat lokal, padahal dikonut ada koperasi pertambangan disana tapi Antam lebih memilih kontrak kerjasama dengan BUMN Presisi ketimbang lokal. Sementara PT Timah di Bangka Belitung menyerahkan Konsesi IUP nya untuk dikelolah masyarakat melalui Koperasi, sehingga tindakan PT. Antam UBPN Konut ini patut untuk dilakulan Evaluasi oleh pemerintah,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Menteri ESDM RI dan daerah untuk turun tangan, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemilik IUP yang tidak menjalankan kewajiban pemberdayaan lokal, serta memastikan bahwa aktivitas pertambangan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Konut.

Editor: Anugerah

The post Arahan Presiden Prabowo Diabaikan, KPMP Soroti Minimnya Keberpihakan Pemilik IUP Terhadap Kontraktor Lokal first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Hal ini menyusul dengan tindakan pihak CV Duta Setia (DS) selaku Kontraktor Mining IUP PT Bumi Konawe Abadi (BKA) di Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara (Kout) yang tak membayarkan kompensasi setelah masa kerja karyawan CV Duta Setia yang diberhentikannya.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 593/SK-PHK/CVDS/XI/2025 bahwa 12 karyawan tidak diperpanjangan kontrak kerja mereka pada tanggal 28 November 2025 yang di tandatangani langsung oleh direktur atas nama Heriyanto.

Dalam SK Direksi tersebut pada konsideran memutuskan point 3 dituangkan bahwa gaji dan kompensasi yang menjadi hak pekerja akan tetap dilaksanakan oleh perusahaan dan tetap mengikuti aturan yang berlaku.

Tetapi anehnya, berdasarkan keterangan pekerja pada tanggal 5 Desember 2025 hanya gaji pekerja yang dibayarkan tidak dengan kompensasi setelah masa kerja.

Ketua SBSI Kendari Iswanto Sugiarto mengatakan bahwa, pihak perusahaan wajib membayarkan kompensasi setelah masa kerja pada saat berakhirnya kontrak dan yang dilakukan CV DS telah menyalahi aturan.

“CV DS jelas telah menyalahi jika melihat kasus yang terjadi pada 12 karyawan dengan status PKWT yang di tidak diperpanjang kontraknya” ucap dia, Minggu (7/12/2025).

Iswanto juga menegaskan bahwa Pasal 15 PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang PKWT bahwa Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT saat berakhirnya kontrak.

“Pointnya jelas sekali disitu, berakhirnya kontrak, bukan sebulan atau dua bulan berakhirnya kontrak pekerja,” tegasnya.

Ia menilai bahwa perusahaan tak patuh dengan SK Direksi yang dibuatnya. Jika perusahaan patuh tentunya jangan menunda apalagi sampai tidak membayarkan uang kompensasi pekerja yang tidak diperpanjang kontraknya.

Iswanto juga meminta agar Binwasnaker dan Deks Ketenagakerjaan Polda Sultra untuk menindak tegas CV DS yang tak membayarkan kompensasi kepada pekerja yang diberhentikannya.

“Ini persoalan menyangkut hak pekerja sehingga, kita sebagai LKS tripartit bersama Kepolisian kita bersinergi menuntaskan persoalan pelanggaran dan perselisihan hubungan industrial,” tutupnya.

Editor: Anugerah

The post Polda dan Dinaskertrans Sultra Diminta Tindak CV Duta Setia Usai Tak Bayarkan Kompensasi PKWT Karyawan first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi dan dialog langsung antara wakil rakyat dengan konstituennya di Dapil 3 Konawe Utara, guna menyerap aspirasi masyarakat dari tingkat desa hingga lorong lorong pemukiman.

Acara reses tersebut juga di hadiri langsung oleh Bupati Konawe Utara H. Ikbar, S.H,M.H, Anggota DPRD Konawe Utara dari Fraksi Gerindra, Samir serta Camat Molawe, Kades Tapuemea, Kades Tapunggaeya, dan tentunya puluhan warga yang antusias menyampaikan aspirasi dan masukan terkait pembangunan di wilayah mereka.

Salah satu masyarakat desa tapuemea Mus Muliadi menyampaikan aspirasinya terkait perbaikan jalan lintas yang menghubungkan desa mandiodo dan desa tapuemea serta desa tapunggaeya meminta agar jalan lintas tersebut di aspal beton. Aspirasi tersebut secara langsung di jawab oleh Bupati Konawe Utara H. Ikbar, S.H,M.H yang secara langsung hadir dalam kegiatan reses tersebut.

“Jalan tersebut akan kami aspal beton langsung di tahun 2026, sehingga masyarakat lingkar tambang tidak lagi merasakan jalanan yang bergelombanh serta rusak parah”. Ucap Bupati Konawe Utara

Selain itu ada juga aspirasi dari masyarakat terkait masalah pembuatan Talud penahan abrasi di pantai tapuemea yang langsung di tanggapi oleh Ketua Komisi II DPRD Konawe Utara itu. Dalam tanggapannya Anas, S.Kom Menyampaikan bahwa proses pembuatan Talud akan di anggarkan langsung menggunakan dana Pribadi agar pembuatannya dapat terlaksana dengan cepat.

“Terkait pembuatan talud untuk menahan abrasi pantai itu akan saya anggarakan menggunakan dana pribadi saya, supaya pembangunannya cepat terealisasi dan masyarakat sekitar dapat langsung merasakan manfaatnya” Kata anas di hadapan warga

Masih di momen reses, Politikus PDI Perjuangan itu berjanji di hadapan konstituennya akan terus mengawal aspirasi masyarakat dengan harapan semuanya dapat terealisasi.

“Sehingga kegiatan reses ini bukan hanya formalitas saja tetapi menjadi wadah efektif bagi DPRD Konut untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah, sekaligus memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya,” tukasnya.

Editor: Anugerah

The post Reses di Desa Tapuemea, Ketua Komisi II DPRD Konut Janji Perjuangkan Aspirasi Masyarakat  first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Informasi yang dihimpun media ini, aktivitas terlarang itu telah dilakukan PT DJL dalam kurun waktu belasan tahun belakangan.

Pada 2007 silam, pihak Kementerian Kehutanan telah menyampaikan penolakan terhadap permohonan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan sawit seluas 20.000 hektare di Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Namun, perusahaan milik keluarga mendiang Darianus Lungguk (DL) Sitorus nampaknya tak mengindahkan penyampaian penolakan atas permohonan tersebut, sehingga aktivitas perkebunan sawit terus dilakukan di area kawasan hutan.

Lingkar Kajian Kehutanan (Link) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebutkan, bahwa dua tahun usai surat penolakan tersebut diterbitkan, Kementerian Kehutanan RI menerbitkan surat pemberhentian aktivitas perkebunan sawit PT DJL di wilayah kawasan hutan.

Ketua Link Sultra, Adriansyah Husen membeberkan, kendati telah dilayangkan pemberhentian aktivitas perkebunan sawit tersebut, namun PT DJL masih saja terus melakukan perkebunan ilegal.

Lebih lanjut, aktivis yang populer dengan sapaan Binggo itu menjelaskan, upaya pemerintah untuk menghentikan pembangkangan PT DJL tersebut tak berhenti di situ. Pada 19 September 2014, Dinas Kehutanan Provinsi Sultra melayangkan surat nomor: 211/742/2014 perihal peringatan.

“Melalui surat tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sultra mengingatkan kepada PT DJP agar segera menghentikan aktivitas perkebunan, yang berada dalam kawasan hutan, sebelum memperoleh izin dari Menteri Kehutanan sesuai keterangan peraturan perundang-undangan,” ujar Binggo, Sabtu 22 November 2025.

Ia juga menyebutkan, bahwa melalui surat Dinas Kehutanan tersebut, terungkap pula luasan kawasan hutan yang digarap PT DJL untuk aktivitas perkebunan sawit, yakni kurang lebih 5.819,67 hektare.

Sehingga, kata Binggo, selama belasan tahun PT DJL telah melakukan penggarapan kawasan hutan dengan keuntungan yang fantastis.

“Dengan demikian, maka PT DJL telah menimbulkan kerugian negara yang nilainya tak sedikit. Bayangkan saja, selama belasan tahun menggarap kawasan hutan, dan selama itu pula mereka menikmati hasilnya,” ungkap Binggo.

Olehnya itu,Ia mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya satuan tugas (Satgas) PKH segera melakukan tindakan tegas terhadap aktivitas PT DJL di kawasan hutan.

“Kalau pun saat ini sudah mengantongi dokumen perizinan, APH harus tetap mengejar kerugian negara yang ditimbulkan selama beraktivitas tanpa disertai dokumen perizinan selama ini,” pintanya secara tegas.

Menurut dia, aparat penegak hukum hendaknya tak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum.

“Saya juga meminta Presiden RI, Pak Prabowo Subianto mengevaluasi tim Satgas PKH, karena ada indikasi mereka bermain mata dengan pengusaha nakal. Sebab, penegakan hukum terkesan tebang pilih,” pungkasnya.

Editor: Anugerah

The post Perusahan Sawit PT DJL di Konut Diduga Garap Kawasan Hutan, Presiden Diminta Evaluasi Tim Satgas PKH first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Acara ini berlangsung di SMK Negeri 1 Konawe Utara, Selasa 18 November 2025 dengan menghadirkan narasumber profesional sebagai guru tamu dari PT BKM, Yovi Fajar Tindean.

Di sekolah itu, Yovi membagikan pengalaman dan pengetahuannya tentang dunia pertambangan nikel dan metode penambangan modern.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan wawasan siswa agar lebih siap menghadapi industri pertambangan yang terus berkembang.

“Melalui sharing ini, kami ingin siswa memahami tidak hanya teori, tapi juga praktik langsung di lapangan,” kata Yovi Fajar Tindean.

Dalam sesi proses belajar mengajar itu, siswa sangat antusias mengikuti pelajaran yang membahas teknik eksplorasi, pengolahan mineral, dan pengelolaan lingkungan di area tambang.

Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang di bangun PT BKM kepada pihak SMK Negeri 1 Konawe Utara untuk meningkatkan dunia pendidikan dan kualitas ilmu pengetahuan siswa sekolah.

“Pelajaran ini sangat bermanfaat. Kami jadi tahu bagaimana pertambangan nikel dikelola secara profesional,”ungkap salah seorang siswa.

Kerjasama antara PT BKM dan SMK Negeri 1 Konawe Utara diharapkan dapat mencetak lulusan yang kompeten dan siap bersaing di industri pertambangan.

Editor: Anugerah

The post Komitmen Bantu Cetak Pelajar Berprestasi, PT BKM Gelar Sharing Belajar di SMKN 1 Konut first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Dalam sambutannya, Bupati Ikbar menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat kepada seluruh pegawai yang baru saja menerima SK.

“Atas nama Pemerintah Daerah, saya ucapkan selamat kepada saudara-saudari yang hari ini resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keberhasilan ini bukanlah sesuatu yang mudah, melainkan hasil dari perjuangan panjang, kerja keras, dan doa,” ucap Bupati.

Lebih lanjut, ia berpesan agar seluruh pegawai yang telah diangkat dapat menjunjung tinggi nilai-nilai ASN BerAKHLAK, yaitu: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

“Nilai tersebut harus menjadi pedoman dalam setiap langkah, agar kita mampu membangun budaya kerja profesional, memberikan pelayanan terbaik, dan mewujudkan cita-cita bersama yaitu Bangga Melayani Bangsa,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menegaskan bahwa kontrak pengangkatan PPPK berlaku selama satu tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan penyerahan SK ini, diharapkan para pegawai PPPK dapat berkontribusi optimal dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Konawe Utara.

Turut hadir dalam penyerahan itu Wakil Bupati Konawe Utara, H. Abuhaera, Forkopimda Konut, Sekda Konut, Safruddin, dan Sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemda Konut.

Editor: Anugerah

The post Sebanyak 885 PPPK Tahun 2024 Terima SK, Bupati Konut Tekankan Nilai ASN BerAKHLAK first appeared on KabarTerkiniSultra.com.