Aksi yang mengatasnamakan mahasiswa dan masyarakat Bombana itu digelar untuk menolak rencana investasi PT SIP. Namun aparat kepolisian menemukan adanya peserta aksi yang membawa golok atau senjata tajam lainnya.
“Kapolres tidak hanya duduk di belakang meja. Beliau turun langsung mendampingi anggota di lapangan untuk memastikan situasi tetap aman. Itu yang kami apresiasi,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (18/2/2026).

Menurut Alfian, keberadaan senjata tajam dalam aksi demonstrasi bukan lagi bagian dari kebebasan berpendapat, melainkan ancaman terhadap ketertiban umum. Ia menilai tindakan pengamanan yang dilakukan jajaran Kepolisian Resor Bombana merupakan langkah preventif agar situasi tidak berkembang menjadi anarkis.

“Kalau ada yang membawa sajam, tentu itu sudah di luar batas. Aparat wajib bertindak. Kami tidak ingin bumi Bombana dicederai oleh tindakan-tindakan yang meresahkan,” katanya.

Alfian juga menyinggung adanya dugaan kepentingan kelompok tertentu di balik aksi penolakan tersebut. Ia menyebut Pemerintah Kabupaten Bombana tengah menyiapkan wadah resmi berupa koperasi untuk menyambut rencana investasi PT SIP. Menurutnya, skema itu dimaksudkan agar masyarakat lokal dapat terlibat secara legal dan terstruktur.

“Tapi oknum yang selama ini mengoordinir tambang ilegal merasa terusik. Mereka kemudian melakukan demo dengan mengatasnamakan mahasiswa dan masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, masyarakat Bombana, khususnya komunitas adat Moronene, menginginkan situasi yang kondusif agar pembangunan dapat berjalan tanpa intimidasi kelompok tertentu.

“Kami berterima kasih kepada Kapolri yang menempatkan putra terbaik Polri di Bombana. Dengan tindakan tegas seperti ini, kami yakin dalam waktu dekat preman-preman berkedok ormas akan hengkang dari bumi Bombana,” tandasnya.

Editor: Anugerah

The post Demo Bersajam Dinilai Ancam Ketertiban, Raja Moronene Dukung Langkah Kapolres Bombana  first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Langkah tersebut, kemudian mendapat dukungan penuh dari Ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP) Sultra, Laode Tuangge.

Dia mengatakan, langkah Kapolres Bombana untuk menindak penambang Ilegal adalah langkah yang paling tepat untuk menjaga terjadinya kerusakan lingkungan yang berkepanjangan dikemudian hari.

Ia menilai, langkah Kapolres Bombana melakukan tindakan terhadap penambang Ilegal, merupakan wujud dukungan serta komitmen Kapolda menuntaskan dan menyelesaikan permasalahan kasus tambang ilegal.

“Yang pastinya secara kelembagaan, kami akan terus mendukung langkah Kapolda untuk menuntaskan kasus tambang ilegal yang ada di Sultra, dan kami mendukung langkah Kapolres Bombana untuk menindak tegas kepada siapa saja yang melakukan penambangan ilegal,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima awak media ini, Sabtu (14/6/2025).

Dalam kesempatan ini pula, ia menyikapi perihal laporan dari organisasi masyarakat (Ormas), yang melaporkan Kapolres dan Kasat Reskrim ke Mabes Polri, perihal dugaan membackup penambangan ilegal PT AABI dan PT PLM.

Menurut dia, pelaporan tersebut hanya ungkapan kekecewaan para oknum yang merasa terganggu untuk melakukan penambangan Ilegal di Bombana.

Kendati demikian, tambah Laode Tuangge bahwa, adapun laporan tersebut benar adanya, sekiranya dibuktikan dan sebut kapolres mana. Sebab dalam pernyataan pelapor yang dimuat disalah media online, tidak menyebut nama kapolres.

“Justru bisa saja kami mecurigai atau menduga bahwa yang melaporkan Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Bombana oleh penambang Ilegal di Bombana?,” tukasnya.

Editor: Anugerah

The post LPKP Sultra Dukung Polda dan Polres Ungkap Tambang Ilegal di Bombana first appeared on KabarTerkiniSultra.com.