Berdasarkan informasi yang diterima media ini PT Tiran yang beroperasi di Kabupaten Konawe Utara, setidaknya dalam sebulan ini tiga kali terjadi kecelakaan kerja.

Pada 12 Desember 2025 berdasarkan foto yang diterima media ini nampak seorang pekerja yang berprofesi sebagai pengemudi dump truck dan mengemudikan dumptruck yang memiliki kode TI-DT-675 dilaporkan mengalami patah tulang pada bagian kaki setelah kendaraan yang dikemudikannya terjatuh ke dalam jurang.

Kemudian pada 29 Desember 2025, dalam video 53 Detik nampak dump truk dengan kode TI-DT 407 kembali terjadi insiden kecelakaan kerja, seorang pekerja kepalanya terjepit bagian kepala truk.

Lalu pada 7 Januari 2026 berdasarkan video 39 detik yang diterima media ini nampak sebuah dump truk terbalik di jalur hauling dengan kondisi muatan tumpah dan sebagian dump truk mengalami kebakaran.

Terkait Insiden tersebut DPC SBSI Kota Kendari pada 22 Desember 2025 telah mengadukan perihal insiden kecelakaan kerja tersebut ke Binwasnaker dan K3 Disnakertrans Sultra dan Inspektur Tambang perwakilan Sultra.

“Kami telah melaporkan peristiwa ini ke Inspektur Tambang dan Binwasnaker K3 sesuai dengan regulasi yang berlaku, disertai dengan bukti-bukti kecelakaan kerja,” kata Iswanto kepada media, Senin 22 Desember 2025.

Iswanto menjelaskan, dalam laporan yang dilayangkan SBSI Kendari terdapat empat poin dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Tiran.

Pertama, perusahaan diduga tidak melaporkan kecelakaan kerja kepada pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Kedua, PT Tiran diduga tidak melakukan uji dan pemeriksaan kendaraan secara berkala sebelum beroperasi, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 5 ayat (4) dan (5) Permenaker Nomor 8 Tahun 2020 tentang K3 Bidang Pesawat Angkat dan Angkut (PAA).

Ketiga, perusahaan diduga tidak menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 5 Permenaker Nomor 26 Tahun 2014 tentang SMK3.

Keempat, PT Tiran diduga belum membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permenaker Nomor 13 Tahun 2025 tentang P2K3.

Iswanto menegaskan bahwa kecelakaan kerja bukan semata persoalan tanggung jawab moral perusahaan, melainkan juga menyangkut kewajiban hukum yang harus dipatuhi.

“Ini bukan sekadar tanggung jawab moral. Sebagai subjek hukum, perusahaan wajib menaati seluruh regulasi yang berlaku. Apalagi PT Tiran merupakan perusahaan pertambangan dengan RKAB terbesar kedua di Sultra, seharusnya menjadi contoh dalam penerapan K3,” tegasnya.

Laporan tersebut juga dimaksudkan sebagai pengingat bagi seluruh perusahaan pertambangan di Sultra agar tidak mengabaikan aspek keselamatan kerja.

“K3 adalah pondasi utama. Kecelakaan memang bisa terjadi, tetapi regulasi hadir untuk meminimalisir risiko dengan penerapan standar yang ketat,” pungkasnya.

Sementara itu Humas PT Tiran, La Pili mengatakan bahwa tidak ada pihak yang menginginkan terjadi kecelakaan kerja.

“Kita semua tentu tidak menginginkan adanya musibah ataupun kecelakaan. Namun apabila itu harus terjadi, kami meyakini bahwa ini merupakan kadarullah atau ketetapan dari Allah SWT,” jelasnya.

“PT Tiran sangat tegas soal K3. Semua prosedur dan upaya pencegahan telah kami terapkan untuk meminimalisir risiko kecelakaan, termasuk potensi fatalitas di lingkungan kerja. Namun demikian, jika insiden tetap terjadi, kami hanya bisa menerima dan segera bertindak,” tambahnya.

Lanjutnya bahwa pihaknya juga memperhatikan hak-hak karyawan.

“Tentu hak-hak karyawan tetap kami penuhi. Perusahaan bertanggung jawab penuh atas setiap insiden yang terjadi dan memastikan karyawan mendapatkan penanganan yang layak,” tutupnya.

Editor: Anugerah

The post Jelang Peringatan Bulan K3, Berikut Rangkuman Kecelakaan Kerja di PT Tiran pada Periode Desember 2025 first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Dalam sambutannya, Bupati Ikbar menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat kepada seluruh pegawai yang baru saja menerima SK.

“Atas nama Pemerintah Daerah, saya ucapkan selamat kepada saudara-saudari yang hari ini resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keberhasilan ini bukanlah sesuatu yang mudah, melainkan hasil dari perjuangan panjang, kerja keras, dan doa,” ucap Bupati.

Lebih lanjut, ia berpesan agar seluruh pegawai yang telah diangkat dapat menjunjung tinggi nilai-nilai ASN BerAKHLAK, yaitu: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

“Nilai tersebut harus menjadi pedoman dalam setiap langkah, agar kita mampu membangun budaya kerja profesional, memberikan pelayanan terbaik, dan mewujudkan cita-cita bersama yaitu Bangga Melayani Bangsa,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menegaskan bahwa kontrak pengangkatan PPPK berlaku selama satu tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan penyerahan SK ini, diharapkan para pegawai PPPK dapat berkontribusi optimal dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Konawe Utara.

Turut hadir dalam penyerahan itu Wakil Bupati Konawe Utara, H. Abuhaera, Forkopimda Konut, Sekda Konut, Safruddin, dan Sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemda Konut.

Editor: Anugerah

The post Sebanyak 885 PPPK Tahun 2024 Terima SK, Bupati Konut Tekankan Nilai ASN BerAKHLAK first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen pertanggungjawaban dan klarifikasi dengan sejumlah pihak, FRAKSI Sultra menemukan indikasi kuat bahwa sejumlah kegiatan hanya ada di atas kertas tanpa pernah terlaksana di lapangan. Meski demikian, anggaran disebut tetap dicairkan dan dipertanggungjawabkan secara administratif.

Kegiatan yang dimaksud mencakup program pemberdayaan kemitraan usaha mikro, pelatihan vokasi keterampilan, hingga pelatihan teknik penyusunan laporan keuangan. Nilai dugaan penyimpangan dari seluruh kegiatan itu ditaksir mencapai Rp1,08 miliar.

Ketua FRAKSI Sultra, Rizal Patasumowo, menilai temuan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat kecil dan pelaku UMKM.

“Ini jelas-jelas korupsi yang dibungkus dengan laporan administrasi. Uang rakyat dicairkan, tapi kegiatan tak pernah ada. Kami mendesak aparat penegak hukum segera bertindak dan menyeret semua pihak yang terlibat ke meja hijau,” tegas Rizal, Kamis (4/9/2025).

FRAKSI Sultra menegaskan kasus ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan dugaan perampokan uang daerah yang harus diusut tuntas. Mereka juga menantang Inspektorat Daerah dan DPRD Konawe Utara untuk tidak tinggal diam.

“Jika ini dibiarkan, maka Konawe Utara hanya akan menjadi ladang bancakan anggaran bagi oknum pejabat. Rakyat kecil dikhianati, UMKM tak diberdayakan, dan uang daerah lenyap masuk kantong pribadi,” tambahnya.

Organisasi ini berkomitmen untuk terus mengawal kasus hingga aparat penegak hukum turun tangan. FRAKSI Sultra juga mengajak masyarakat ikut mengawasi agar praktik dugaan korupsi tidak lagi menjadi kebiasaan di lingkup pemerintahan Konawe Utara.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya mengkonfirmasi dugaan penyimpangan anggaran tersebut kepada pihak Dinas Koperasi UMKM dan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

Editor: Anugerah

The post Dinas Koperasi dan UMKM Konawe Utara Diduga Selewengkan Dana Rp1 Miliar Biayai Program Fiktif  first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D) Konawe Utara, Jefri kepada awak media, Rabu (3/9/2025).

Jefri, menilai PT KES telah mengabaikan sejumlah tahapan penting sebelum melakukan aktivitas tambang.

“PT KES jangan seolah-olah datang lalu langsung menambang. Seharusnya ada sosialisasi awal kepada masyarakat lingkar tambang. Selain itu, kami menduga kegiatan PT KES belum mengantongi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) maupun izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH),” tegasnya.

Tak hanya itu, Jefri juga menyoroti absennya keterlibatan kontraktor lokal dalam kerja sama pertambangan PT KES.

Parahnya lagi kata dia, justru PT AMM yang berbasis di Jakarta diberikan ruang untuk menggarap tambang selama empat tahun dengan target produksi mencapai 8 juta metrik ton.

“Perusahaan sebesar PT KES seharusnya memprioritaskan kontraktor lokal sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat setempat. Kami tidak menolak PT AMM, tapi kehadiran kontraktor lokal wajib ada sesuai amanat undang-undang, “beber Jefri

Atas berbagai temuan tersebut, P3D Konut mengeluarkan tiga tuntutan tegas:

1. Mendesak Polres Konut dan KPHP Konut menghentikan seluruh aktivitas PT KES karena diduga belum mengantongi RKAB.

2. Menuntut PT KES melibatkan kontraktor lokal serta melakukan sosialisasi setelah terbitnya RKAB.

3. Meminta PT AMM, anak perusahaan PT PPA, menunda seluruh kegiatan tambang di wilayah IUP PT KES sebelum menunjukkan izin PPKH dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) kepada masyarakat Konawe Utara maupun lembaga P3D Konut.

Sementara itu hingga berita ini dinaikan media ini masih berupaya mengkonfirmasi managemen PT Kembar Emas Sultra, ihwal dugaan tersebut.

Editor: Anugerah

The post Diduga Belum Kantongi RKAB dan PPKH, P3D Konut Pertanyakan Legalitas PT KES first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Diketahui, Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek peningkatan jalan di Kelurahan Lamonse-Lamonae Utama, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Proyek yang dikerjakan oleh PT Safa Utama di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Konawe Utara itu menelan anggaran sebesar Rp5.199.985.000, bersumber dari APBD Konut Tahun Anggaran 2024.

Pekerjaan dimulai sejak 3 Oktober 2024, namun, warga setempat mengeluhkan kondisi jalan yang kembali rusak hanya setahun setelah perbaikan dilakukan.

Penanggung jawab Aliansi Masyarakat Wiwirano Menggugat Ashabul Akram menegaskan, laporan tidak hanya ditujukan kepada pihak kontraktor, tetapi juga kepada pejabat terkait dalam proyek tersebut.

“Bukan hanya PT Safa Utama yang kami laporkan, melainkan juga PPK dan PPTK proyek peningkatan jalan itu,” ujarnya, pada Senin (25/8/2025).

Lebih lanjut, ia mendesak agar Kejati Sultra segera menindaklanjuti laporan ini dengan penyelidikan mendalam.

“Kami berharap penuh agar kejaksaan mengusut tuntas kasus ini, karena proyek tersebut diduga merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah,” tambahnya.

Dalam laporannya, Aliansi Masyarakat Wiwirano Menggugat menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni, Segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap PT Safa Utama, PPK, dan PPTK terkait dugaan korupsi proyek jalan tersebut serta menetapkan tersangka terhadap pihak penyedia maupun pejabat instansi yang terbukti terlibat.

Mengusut tuntas kerugian negara dan menindak tegas seluruh pihak yang terlibat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai berita ini ditayangkan, pihak media masi berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.

Editor: Anugerah

The post Dugaan Tipikor Proyek Peningkatan Jalan, Aliansi Masyarakat Wiwirano Laporkan PT Safa Utama dan PPK ke Kejati Sultra first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Diketahui, proyek peningkatan jalan di wilayah tersebut menelan anggaran sebesar Rp5.199.985.000 yang mulai dikerjakan sejak 3 Oktober 2024.

Pekerjaan tersebut bersumber dari APBD Konawe Utara Tahun Anggaran 2024 dengan pelaksana PT Safa Utama di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Konut.

Kini, warga juga menyoroti pembangunan Jembatan Lamonae yang berada di bawah naungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe Utara, dengan pelaksana pekerjaan CV. Yama Surya.

Salah seorang warga Kecamatan Wiwirano, Ashabul akram menyampaikan bahwa proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp3.058.175.768,00.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti sumber anggarannya.

“Pembangunan Jembatan Lamonae ini dinaungi oleh BPBD Konawe Utara dengan pelaksana CV. Yama Surya. Kontraknya Rp3 miliar lebih, tapi saya tidak tahu anggarannya dari mana,” ungkapnya, Kamis (21/8/2025).

Ia menilai terdapat dugaan ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dengan anggaran yang digelontorkan.

Bahkan, menurutnya, pekerjaan tersebut terkesan asal jadi karena di lapangan ditemukan adanya beberapa tambalan pada bagian jembatan.

“Kami menduga pekerjaan ini asal jadi. Ada tambalan di beberapa titik, dan ini menunjukkan indikasi kuat adanya dugaan penyalahgunaan anggaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga menyebut adanya indikasi keterlibatan oknum anggota DPRD dalam dua proyek yang tengah menjadi sorotan warga, yakni pembangunan jalan dan jembatan.

“Kami menduga kuat ada keterlibatan oknum DPRD dalam pusaran dugaan korupsi dua proyek ini, sehingga menimbulkan kerugian negara,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, warga berencana menyerahkan bukti dan dokumentasi terkait dugaan korupsi tersebut kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara.

“Kami akan memberikan bukti dokumentasi di lapangan serta dugaan keterlibatan anggota DPRD kepada Kejati Sultra, dan mendesak untuk memeriksa penanggung jawab kedua paket pekerjaan tersebut,”pungkasnya.

Editor: Anugerah

The post Dua Mega Proyek Dikonut Menuai Sorotan, Warga Wiwirano Keluhkan Pengerjaannya Diduga Asal Jadi first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Diketahui proyek pekerjaan jalan tersebut menelan anggaran negara sebesar Rp5.199.985.000. Pekerjaan dimulai sejak 3 Oktober 2024 dan bersumber dari APBD Konawe Utara Tahun Anggaran 2024.

Adapun pelaksana proyek adalah PT Safa Utama di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Konawe Utara.

PT Safa Utama selaku pemenang tender pekerjaan tersebut diduga mengerjakan peningkatan jalan tersebut terkesan asal jadi.

Salah seorang warga Kecamatan Wiwirano, Ashabul Akram, menyampaikan kekecewaannya lantaran jalan yang baru setahun diperbaiki kini sudah banyak yang rusak.

“Baru setahun jalan itu diperbaiki, tapi sudah banyak yang rusak,” ujar kepada awak media ini.

Ia menilai pemerintah daerah seharusnya melakukan pengawasan ketat agar proyek bernilai miliaran rupiah tidak dikerjakan asal-asalan.

Seharusnya Pemkab Konawe Utara benar-benar mengawasi pekerjaan jalan itu, jangan asal dikerjakan kontraktor abal-abal. Akhirnya, belum cukup setahun sudah rusak,” tegasnya.

Lebih jauh, dirinya meminta aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan untuk memeriksa kontraktor maupun pihak terkait yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

“Ini pekerjaan miliaran rupiah, masa iya belum setahun sudah hancur. Kami masyarakat Wiwirano minta APH periksa kontraktor dan penanggung jawab proyek ini,” pungkasnya.

Editor: Anugerah

The post Telan Anggaran Rp 5 Miliar APBD 2024, Baru Setahun Dikerja Ruas Jalan Lamonae-Lamonae Utama Sudah Rusak first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Editor: Anugerah
‎

The post Gerak Cepat PT Cinta Jaya Tangani Abrasi Pantai di Desa Mandiodo Konut first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-80, PT Sumber Bumi Putera (SBP), perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Desa Puusuli, Kecamatan Andowia, Konawe Utara, menggelar program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ratusan siswa.

Acara ini menjadi bagian dari Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang rutin digelar perusahaan. Sekaligus, PT SBP mengaitkan langkah ini dengan agenda nasional. Mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mewujudkan makan bergizi gratis untuk anak sekolah.

“Kegiatan ini adalah kali kedua. Sebelumnya juga kami lakukan di sekolah-sekolah lingkar tambang. Ini bentuk komitmen PT SBP memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekaligus mendukung penuh program makan bergizi gratis pemerintah,” ujar Jumadil SH, Humas PT SBP, di sela acara.

Tak hanya MBG, Kepala Teknik Tambang PT SBP, Sudriyanto, menyebut rangkaian PPM perusahaan akan berlanjut usai peringatan 17 Agustus. Di antaranya pemeriksaan kesehatan dan gizi gratis bagi masyarakat lingkar tambang, serta program pemberangkatan umrah untuk warga sekitar yang akan dilaksanakan 18 Agustus mendatang.

“Semua ini bagian dari upaya kami meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di wilayah lingkar tambang PT SBP,” ujarnya.

Dukungan datang dari pihak sekolah. Kepala SD Negeri 5 Molawe, Ida Rohani S.Pd, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat untuk pertumbuhan anak-anak.

“Mereka lebih bersemangat belajar ketika kebutuhan gizinya terpenuhi. Saya kira Presiden Prabowo akan sangat senang jika program seperti ini diikuti perusahaan-perusahaan lain, terutama di sektor tambang,” kata Ida.

PT SBP melaksanakan program PPM setiap tiga bulan. Namun, suasana HUT RI ke-80 tahun ini memberi warna tersendiri, ketika perayaan kemerdekaan dipadukan dengan aksi nyata perusahaan untuk kesehatan generasi muda di lingkar tambang.(ali).

Foto: Humas PT SBP Jumadil S.H, (kiri) saat membagikan paket Makan Bergizi Gratis kepada peserta didik SDN 5 Molawe Konawe Utara, Jumat 15 Agustus 2025.

Foto: Jajaran PT SBP berpose dengan pimpinan SDN 5 Molawe dan warga setempat disela-sela pembagian MBG kepada peserta didik.

Editor: Anugerah

The post Momen HUT RI ke 80, PT SBP Gelar PPM Makan Bergizi Gratis untuk Siswa SDN 5 Molawe  first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Pasalnya, beberapa waktu lalu karyawan PT. Natural Persada Mandiri diduga mengalami kecelakaan kerja (Incident) akibat penggunaan pompa greasing. seharusnya, pelumasan menggunakan pompa greas dilakukan oleh mekanik profesional, apalagi tindakan tersebut diduga tidak terdapat dalam kontrak kerja.

Kordinator Komperda Sultra, Hebriyanto Moita mengatakan bahwa Kecelakaan kerja yang diduga dialami seorang karyawan PT. Natural Persada Mandiri disite PT. Bhumi Karya Utama merupakan bentuk kelalaian pihak perusahaan.

Sebab, kecelakaan diduga akibat pihak perusahaan mewajibkan karyawannya untuk melakukan greasing (pelumasan gemuk) secara sendiri, seharusnya pekerjaan tersebut dilakukan oleh mekanik profesional agar mampu meminimalisir kecelakaan kerja. Alhasil, karyawan tersebut harus dilarikan ke RSUD Kabupaten Konawe Utara setelah mendapat pertolongan pertama (First Aid).

Komperda Sultra juga menduga adanya kelalaian pihak perusahaan PT. Natural Persada Mandiri dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu tidak menerbitkan surat izin mengemudi perusahaan (SIMPer) bagi karyawannya.

“Kemudian, PT. Natural Persada Mandiri diduga kuat tidak menerbitkan atau memberikan surat izin mengemudi perusahaan (SIMPer), sebagai hasil tes dan kelayakan bahwa karyawan telah lulus serta layak untuk mengoperasikan unit alat berat” ujarnya melalui keterangan persnya yang diterima oleh media ini. Kamis (14/08/2025).

Kemudian, Komperda Sultra juga menyoroti pemberian upah atau gaji pokok (Basic) yang diduga tidak sesuai standar upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral provinsi.

“Parahnya lagi, PT. Natural Persada Mandiri diduga kuat telah memberikan gaji pokok atau basic kepada karyawannya dibawah upah minimum kabupaten (UMK) Konawe Utara dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) Sulawesi Tenggara, hal itu merupakan pelanggaran besar dan bentuk diskriminasi terhadap buruh” tandasnya.

Editor: Anugerah

The post Komperda Sultra Sorot PT NPM Soal Kecelakaan Kerja dan Dugaan Gaji Karyawan Dibawah UMK Konawe Utara first appeared on KabarTerkiniSultra.com.