Pengambilan alihan setelah melalui tahap DUM sejak 2012 silam, yang merupakan hasil dari peralihan ke aset milik daerah.
Pemprov Sultra juga telah memasang plank pemberitahuan di lahan tersebut.

Atas dasar itu, Pemprov Sultra meminta Eks Gubernur Sultra, Nur Alam untuk mengosongkan lahan itu berdasarkan surat pengosongan yang diterima Nur Alam

Namun surat pengosongan lahan tersebut dinilai tidak beretika, mestinya sebelum mengirim surat pengosongan, Pemprov Sultra mengirim surat untuk klarifikasi terlebih dahulu.

“Saya mewakili keluarga H. Nur Alam, saya himbau semua pihak untuk menahan diri, jangan terprovokasi dan jangan terpancing dari orang-orang lain yang merusak kita,

Yang kedua kata Bisman Saranani informasi yang dirinya peroleh bahwa hari ini ada rencana Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara akan mengosongkan tempat ini.

“Kami memohon kepada Pemerintah Sulawesi Tenggara, kami mohon sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara agar kota Kendari kita jaga kondusifitasnya, jangan kalau ada masalah dengan masyarakat kita seolah-olah selalu berhadapan dengan pemerintah kita, ini tidak bisa dieksekusi karena ini tidak sedang berperkara,” jelasnya.

Menurutnya pihaknya memahami bahwa ini merupakan aset negara tapi dalam proses dialihkan.

“Kami paham ini aset negara yang sedang berproses dialihkan kepemilikannya kepada masyarakat yang saya paham, untuk kami meminta untuk keluarga yang hadir hari ini untuk memberi contoh yang baik, bahwa ketika kita menghadapi masalah kita harus sabar, tabah, tetapi juga kita harus tegas terhadap aturan-aturan yang berlaku,”Tuturnya.

Bisman juga menjelaskan bahwa pihaknya siap untuk bernegosiasi.

“Kami menghimbau kepada pemerintah, bahwa kami keluarga bersedia bernegosiasi, bagaimana penyelesaian terbaik terhadap ini, berapa nilainya aset ini 400 meter dibanding kalau ada terjadi sesuatu disini,”Jelasnya.

Nur Alam kata Bisman Saranani bahwa bagaimana pun beliau dia tetaplah mantan Gubernur Sulawesi Tenggara 2 periode.

“Terlepas dari kekurangan bapak Nur Alam beliau ini bekas Gubernur kita 10 tahun dan berhasil, saya tidak kultus pribadikan beliau tapi saya pribadi dan keluarga saya menghormati beliau jasa-jasanya, kita tidak mau pemimpin di Sulawesi Tenggara berakhir dengan tragis,”Terangnya.

Bisman juga menghimbau keluarga agar tetap menahan diri dan tidak terprovokasi.

“Saya mewakili keluarga H. Nur Alam, saya himbau semua pihak untuk menahan diri, jangan terprovokasi dan jangan terpancing dari orang-orang lain yang merusak kita,” tutup Bisman Saranani.

Untuk diketahui, tanah yang dikuasi eks Gubernur Sulawesi Tenggara berada di jalan Ahmad Yani Kota Kendari.

Turut mendampingi Bisman Saranani, Saemu Alwi saat ditemani awak media bahwa pemerintah provinsi jangan pakai cara-cara yang sedikit arogan.

“Saya kira tidak wajar, kalau ada kekurangan sedikit dari Pak Nur Alam, jangan ditempuh dengan cara-cara yang tidak bersahabat, dan sedikit arogan, jadi himbauan kita siapa saja yang menjalankan tugas fungsi mari mengedepankan permusyawaratan, kekeluargaan, persahabatan, dan menjaga kedamaian diantara kita semua,” tandasnya.

Editor: Anugerah

The post Pemprov Sultra Minta Lahan Eks Gubernur Nur Alam Dikosongkan Dianggap Tidak Punya Etika first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Adpim Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Sultra, Andi Syahrir menjelaskan bahwa, seluruh jajaran Pemprov Sultra sangat menghargai dan menghormati kerja-kerja jurnalistik yang dijalankan secara profesional dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Menhenai dinamika yang terjadi dalam proses wawancara Gubernur dengan jurnalis Andi Syahrir menyebut proses wawancara berlangsung dengan lancar hingga wawancara dinyatakan
selesai berdasarkan tema acara.

Lalu salah seorang jurnalis bertanya kepada Gubernur tentang hal lain terkait
pengangkatan pejabat yang diberitakan pernah bermasalah hukum. Gubernur
menanggapinya dengan tersenyum dan tidak memberikan komentar.

Selanjutnya, Gubernur melangkah, yang menjadi sinyal bahwa Gubernur telah mencukupkan wawancaranya, dan dengan demikian staf pengawalan yang mendampingi Gubernur turut melangkah mendampinginya.

“Jurnalis yang bersangkutan masih berusaha meminta tanggapan Gubernur
sehingga berupaya untuk mendekati dan merangsek (mengutip istilah yang
digunakan AJI Kendari dan IJTI Sultra dalam Siaran Pers-nya), sehingga terhalang oleh tubuh para staf pengawalan, dan disampaikan bahwa wawancara dinyatakan cukup dan sudah selesai,” ucap dia dalam keterangan tertulis yang diterima awak media ini, Rabu (22/10/2025).

Berdasarkan kronologi tersebut di atas, sama sekali tidak ada upaya untuk
menghalang-halangi kerja wartawan dalam memperoleh informasi maupun tindakan- tindakan yang mengarah pada aksi kekerasan.

Menurut dia, staf pengawalan hanya mencegah pemandangan yang tidak elok atas upaya mendekati dan merangsek yang dilakukan oleh jurnalis, saat Gubernur Sultra berkenan lagi memberikan tanggapan.

“Dalam rangka mewujudkan proses jurnalistik yang imparsial, kami mendorong dan mendukung penuh relasi antara jurnalis dengan narasumber yang dilandasi dengan rasa saling menghormati,” tukasnya.

Editor: Anugerah 

The post Pemprov Sultra Anggap Kehadiran Jurnalis Tidak Elok Dipandang first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Dalam wawancaranya (24/1/2025), Asrun menanggapi tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan tidak didasarkan pada pemahaman holistik yang tepat terhadap
permasalahan hukum yang ada.

“Pernyataan yang disampaikan saudara Sahidin adalah tuduhan yang tidak beralasan. Pemprov Sultra tentu selalu berupaya menjalankan tugasnya dengan prinsip netralitas, berdiri di atas kepentingan masyarakat, dan tanpa memihak pihak manapun. Kami tidak memiliki kepentingan apapun dalam permasalahan yang dihadapi oleh PT GKP ini,” ungkap Asrun.

Dirinya kembali mengingatkan, bahwa dalam menangani persoalan hukum yang berkaitan dengan PT GKP, semua pihak diharapkan dapat menghargai proses hukum yang tengah berjalan dengan bersikap arif dan bijaksana.

“Saya harap semua pihak dapat lebih bijaksana dalam memandang persoalan ini. Kami meminta agar semua pihak tidak terburu-buru menyimpulkan tanpa melihat seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Kami berkomitmen untuk mendukung setiap langkah yang sesuai dengan aturan hukum, demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Pemprov Sultra mengungkapkan bahwa PT GKP memiliki hak untuk melakukan upaya hukum terkait permasalahan yang dihadapinya.

Sebagai informasi, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 403/K/TUN/TF/2024 tanggal 7 Oktober 2024, yang mengabulkan permohonan kasasi dengan membatalkan IPPKH PT GKP di Pulau Wawonii, Pemprov Sultra merujuk pada Surat Permohonan Konfirmasi dan Klarifikasi No. S.128/FOKUM/APP/PLA.D/12/2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Surat tersebut menegaskan bahwa hingga saat ini, dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia belum dapat melaksanakan Putusan Mahkamah Agung tersebut, karena sedang menunggu proses Peninjauan Kembali (PK) yang tengah berlangsung di Mahkamah Agung.

“Aspek hukum yang melibatkan PT GKP ini harus dilihat secara seksama. Kementerian Kehutanan RI, melalui surat konfirmasi yang kami terima, juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam melaksanakan keputusan tersebut. Hingga ada keputusan final dari proses hukum yang sedang berjalan, kami berharap semua pihak bisa menunggu dengan sabar,” tegas Asrun.

Sekda Sulawesi Tenggara ini juga mengimbau agar masyarakat terus menyampaikan aspirasinya dalam kerangka demokrasi, yang merupakan hak setiap warga negara.

Ia menegaskan pentingnya menghindari
tindakan-tindakan provokatif yang berpotensi mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan.

Hal ini penting untuk kondusivitas daerah. Sehingga, iklim investasi di Bumi Anoa tetap kondusif dan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

“Silahkan berdemokrasi. Kami menghargai dan mendukung penuh partisipasi masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya. Namun, mari kita bersama memastikan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung dihormati, agar tercipta kedamaian dan stabilitas di daerah ini. Kita semua ingin agar daerah ini maju dan berkembang bersama, dalam suasana yang penuh saling pengertian,” ujar Asrun.

Di sisi lain, Pemprov Sultra juga berharap agar PT GKP terus memenuhi hak dan kewajibannya secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Editor: Anugerah

The post Bantah Tuduhan Anggota DPRD Konkep Soal PT GKP, Pemprov Sultra: Hargai Proses Hukum, Jaga Netralitas. first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Pemprov Sultra melalui Pj Gubernur Sultra memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan di Sultra yang mampu melaksanakan Sepuluh Juta Jam Kerja tanpa kecelakaan.

Salah satu perusahaan yang mengikuti upacara peringatan tersebut adalah PT Tiran, melalui Humas PT Tiran, H. La Pili mengatakan pihaknya selalu berkomitmen menerapkan K3.

“Alhamdulillah kita selalu mengikuti arahan dari Disnakertrans Sultra untuk senantiasa menerapkan K3,” katanya usai mengikuti upacara K3, Senin 15 Januari 2024.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya juga secara terus menerus menerapkan K3 dalam perusahaan.

“Untuk menunjukkan komitmen pihaknya secara terus menerus memberikan pemahaman dan pelatihan terhadap karyawan,” ungkapnya.

Terakhir ia juga menuturkan bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan Disnakertrans Sultra untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja.

“Kedepannya kita target tidak terjadi lagi kecelakaan kerja,” pungkasnya.

Editor: Anugerah

The post Hadiri Peringatan K3, PT Tiran Komitmen Edukasi Karyawan Soal Keselamatan Kerja first appeared on KabarTerkiniSultra.com.