Pertemuan yang berlangsung di RSUD Bahteramas ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama RSUD Bahteramas, dr. Sukirman, serta Koordinator Lapangan Gerbang Kota, Ari.

Koordinator Lapangan Gerbang Kota, Ari, menyayangkan ketidakhadiran sejumlah pihak kunci dalam pertemuan tersebut. Ia menyebut absennya pemenang tender serta pihak pengawas menghambat penyelesaian masalah.

“Hasil audiensi tadi belum melahirkan kesepakatan karena beberapa pihak tidak hadir, mulai dari pemenang tender (CV ACA dan PT SPM) hingga pihak Inspektorat. Padahal, dalam surat kami, seharusnya semua pihak diundang agar masalah ini terang benderang,” ujar Ari kepada awak media.

Ari mengungkapkan, pihak manajemen RSUD Bahteramas belum bisa mengambil keputusan sepihak. Berdasarkan hasil diskusi, Dirut RSUD Bahteramas Kendari menyatakan akan tunduk jika sudah ada rekomendasi dari Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Inspektorat dan Kejati Sultra.

“Poin utamanya, Pak Dirut masih menunggu rekomendasi dari pihak Kejaksaan dan Inspektorat. Beliau menegaskan jika sudah ada rekomendasi resmi terkait temuan pelanggaran, maka pihak RSUD akan membatalkan pemenang tender jasa kebersihan maupun keamanan tersebut,” jelasnya.

Selain menuntut pembatalan, Gerbang Kota juga melayangkan peringatan keras agar pihak rumah sakit tidak mencairkan anggaran untuk kedua pos jasa tersebut selama proses hukum berjalan.

“Kami meminta Dirut untuk tidak mengeluarkan anggaran kebersihan maupun keamanan sementara waktu, mengingat masalah ini belum tuntas dan masih dalam tahap penyelidikan pihak Kejaksaan,” tegas Ari.

Menutup audiensi, pihak Gerbang Kota berencana menyurat kembali ke manajemen RSUD Bahteramas untuk menjadwalkan ulang pertemuan kedua dengan memastikan seluruh pihak terkait hadir.

Editor: Anugerah

The post PT ACA dan SPM Mangkir saat Audiensi di RSUD Bahteramas, Gerbang Kota Minta Batalkan Pemenang Tender Outsourcing first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Laporan tersebut ditujukan kepada CV Anugrah Cinta Aman (ACA) dan PT Satya Perkasa Mandiri (SPM) terkait dugaan ketidaksesuaian dan tidak transparannya proses pengadaan berbasis E-Katalog.

Laporan resmi tersebut telah dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dalam laporan itu, KSBSI dan Gerbang Kota Kendari mengacu pada dua dasar hukum utama. Pertama, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 huruf c dan d. Mereka menduga pihak RS Bahteramas melanggar ketentuan tersebut sehingga kuat dugaan terjadi persengkongkolan dalam penetapan pemenang pengadaan jasa cleaning service dan security.

Kedua, mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3. Dalam pengadaan jasa cleaning service berbasis E-Katalog, terdapat tujuh poin persyaratan teknis, salah satunya ketersediaan tenaga kerja dan peralatan. Namun, CV ACA tetap ditetapkan sebagai pemenang meski diduga tidak memenuhi seluruh persyaratan tersebut.

Adapun nilai anggaran pengadaan jasa cleaning service di RS Bahteramas diketahui mencapai Rp4,4 miliar, sementara pengadaan jasa security sebesar Rp1,9 miliar.

Ketua KSBSI Kota Kendari, Iswanto Sugiarto, menegaskan bahwa pengadaan jasa berbasis E-Katalog yang tidak transparan akan berdampak langsung pada pekerja.

“Jika pengadaan ini disalahgunakan, yang paling dirugikan adalah pekerja. Apalagi jika perusahaan pemenang tidak memiliki kesiapan tenaga dan sistem kerja yang memadai, maka pelayanan akan kacau,” tegas Iswanto.

Ia juga menilai pentingnya keterlibatan aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan kerugian negara dalam pengadaan tersebut.

“Anggaran pengadaan ini cukup besar, Rp4,4 miliar untuk cleaning service dan Rp1,9 miliar untuk security. Karena itu kami melibatkan Kejaksaan agar persoalan ini terang benderang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Gerbang Kota Kendari, Risman Ariawan yang akrab disapa Ari, menduga panitia pengadaan E-Katalog tidak mengacu pada hasil verifikasi tanggal 30 Desember 2025 yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama RS Bahteramas.

“Kami menilai proses penetapan pemenang tidak transparan. Verifikasi yang sudah ditetapkan justru tidak dijadikan rujukan,” kata Ari.

KSBSI Kendari dan Gerbang Kota Kendari menyatakan akan terus mengawal proses hukum dugaan KKN tersebut. Mereka juga meminta Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini.

“Gubernur sebagai pimpinan tertinggi di Sultra harus bersikap tegas. Jika perlu, berikan sanksi administratif kepada pihak-pihak yang bermain dengan anggaran pemerintah,” pungkas Iswanto.

Saat ini, KSBSI dan Gerbang Kota Kendari masih menunggu tindak lanjut laporan di Kejati Sultra serta agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas dan menyelesaikan polemik pengadaan jasa di RS Bahteramas tersebut.

Editor: Anugerah

The post CV ACA dan PT SPM Dilaporkan ke Kejati Sultra terkait Pengadaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan di RSUD Bahteramas Kendari first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Kedatangan puluhan massa aksi bukan lain untuk menyuarakan dugaan praktik manupulasi dalam proses tender atau lelang jasa outsourcing untuk periode tahun 2026.

Jenderal Lapangan (Jenlap) Fakkta Sultra, La Rian Lakilapunto ungkap indikasi kuat persekongkolan dan rekayasa dalam proyek pengadaan tenaga keamanan (security), kebersihan (cleaning service), dan katering.

Ia menerangkan, pada lini masa (timeline) proses verifikasi hingga pelaksanaan kerja, berdasarkan data yang dihimpun, tahap pemasukan surat permohonan rekanan dilakukan 2 Desember 2025.

Kemudian diikuti proses verifikasi berkas tim seleksi RSUD Bahteramas Kendari pada 30 Desember 2025. Namun, kejanggalan ditemukan 1 Januari 2026.

Salah satu perusahaan dilaporkan telah memulai paket pekerjaan di lapangan, padahal pada saat itu belum ada pengumuman resmi mengenai pemenang tender.

“Ini bukan lagi kesalahan administratif. Ini indikasi kuat kejahatan pengadaan. Pekerjaan berjalan tanpa pemenang tender, adalah bukti adanya skenario yang telah disiapkan,” katanya.

Sehingga ia menilai, proses lelang ini telah diatur dan terkoodinasi baik dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Bahteramas Kendari, maupun perusahaan CV Anugrah Cinta Alam (ACA) dan PT Satya Perkasa Mandiri (SPM).

Kedua perusahaan tersebut disebut-sebut telah mengelola paket pekerjaan meskipun tahapan lelang belum tuntas secara administratif.

Pola ini dinilai memenuhi unsur persekongkolan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Praktik tersebut diduga melanggar prinsip persaingan usaha sehat dan mengangkangi regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Rumah sakit adalah ruang pelayanan kemanusiaan, bukan ladang bancakan proyek,” tegas La Rian.

Dengan situasi tersebut, Fakkta Sultra meminta agar pihak berwenang untuk
membatalkan seluruh hasil tender proyek security, cleaning service, dan katering karena dinilai sarat nepotisme.

Mendesak Direktur Utama (Dirut) RSUD Bahteramas Kendari untuk melakukan tender ulang secara transparan dan akuntabel dibawah pengawasan publik.

La Rian Lakilaponto menegaskan bahwa jika tuntutan ini diabaikan, pihaknya akan membawa temuan ini ke jalur hukum, termasuk melapor ke lembaga pengawas pengadaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jika tender bisa diatur, pemenang bisa ditentukan sebelum pengumuman, maka ini bukan lagi negara hukum, melainkan negara pesanan. Sultra tidak boleh dikelola dengan cara-cara kotor,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen RSUD Bahteramas Kendari belum memberikan tanggapan atau pernyataan resmi terkait tudingan serius yang dilayangkan oleh Fakkta Sultra.

Editor: Anugerah

The post Tender Jasa Outsourcing RSUD Bahteramas Kendari Diduga Cacat Prosedur, Fakkta Sultra Minta Lelang Ulang first appeared on KabarTerkiniSultra.com.

Aksi kemanusiaan itu dilaksanakan di Blok Studio AAS Blok 4 PT Tiran Indonesia Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konut yang diikuti oleh staf dan karyawan PT Tiran Indonesia dengan jumlah peserta 117 orang.

Kegiatan ini juga dihadiri beberapa pimpinan dari Tiran Group yang juga ikut mendonorkan darah diantaranya Direktur Operasional Mayjend TNI (Purn) Iskandar M Salih, Deputi Mining, serta Deputi Teknik dan Pengadaan, KTT PT Tiran Indonesia One Nurhamdan dan Wakil KTT.

Ketua Panitia Kegiatan Fajrianto, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan bulan K3 nasional tahun 2024 dengan tujuan untuk membantu sesama yang membutuhkan darah dalam proses pengobatannya.

“Karena ini juga adalah bagian dari misi kemanusiaan sehingga kami dari PT Tiran Indonesia sangat bersungguh-sungguh untuk menyukseskan kegiatan ini”, kata Fajrianto.

Sementara itu, tim medis dari RSUD Bahteramas yang dikoordinir oleh Bapak Ruhiyat bersama empat anggotanya memberikan apresiasi kepada PT Tiran Indonesia yang telah sukses menyelenggarakan kegiatan donor darah.

“Kami sangat mengapresiasi atas kerja sama yang baik ini, sehingga kegiatan donor darah di lokasi PT Tiran Indonesia dapat berjalan lancar dan sukses sesuai dengan yang diharapkan”, ujar Ruhiyat.

Secara terpisah H La Pili selaku Humas Tiran Group saat dikonfirmasi mengucapkan terima kasih kepada pihak RSUD Bahteramas yang telah membantu dalam pelaksanaan donor darah di lokasi PT Tiran Indonesia.

“Tentu kami sangat bersyukur bisa ada ruang untuk kami dapat membantu mereka yang membutuhkan darah. Harapan kami ini bisa dirutinkan minimal enam bulan sekali dalam pelaksanaannya”, tukasnya.

Editor: Anugerah

The post PT Tiran Indonesia Konut Gandeng RSUD Bahteramas Gelar Donor Darah first appeared on KabarTerkiniSultra.com.