KENDARI,DKABARTERKINISULTRA.COM — Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra), Leni Andriani Surunuddin mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan Green smelter, khususnya di Sultra.
Dorongan itu disampaikan Leni dalam Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (4/11/2025).
Dalam forum tersebut, Leni menyoroti masih terbatasnya kontribusi sektor pertambangan terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penyerapan tenaga kerja, meskipun aktivitas industri nikel di daerah seperti Kabupaten Konawe dan Kolaka menunjukkan perkembangan pesat.
“Kami mengapresiasi kinerja positif Kementerian Investasi dan Hilirisasi terhadap sektor pertambangan di Sultra, khususnya di Konawe dan Kolaka. Namun, kapasitas include biji nikel yang berdampak terhadap PDRB dan tenaga kerja masih terbatas,” ucap dia dalam rilis yang diterima awak media ini, Jumat (7/11/2025).
Ia juga menyoroti persoalan lingkungan yang muncul akibat aktivitas smelter. Menurutnya, peningkatan investasi di sektor pertambangan harus sejalan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Kami juga menyoroti adanya kerusakan lingkungan akibat aktivitas smelter pertambangan. Karena itu, kami mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan Green Investment Rating dalam pembangunan smelter, agar dampak lingkungan dapat diminimalisir,” tegas Leni.
Lebih lanjut, Leni menekankan pentingnya hilirisasi yang lebih mendalam, tidak hanya berhenti pada pembangunan smelter dasar, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah penghasil.
“Hilirisasi jangan hanya sebatas pembangunan smelter dasar. Pemerintah perlu merencanakan hilirisasi lebih lanjut agar manfaat ekonominya lebih luas bagi masyarakat,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia tengah berkomitmen menuju target net zero emission 2060.
Namun, ia mengakui bahwa penerapan konsep Green Smelter menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi biaya produksi.
“Terkait yang dimaksud Bu Leni soal Green Smelter, pemerintah saat ini sudah follow goes to 2060. Akan tetapi, tantangan besar yang kami hadapi adalah cost atau biaya produksi yang tinggi dalam pembangunan Green Smelter,” jelas Todotua.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah terus berupaya menciptakan strategi hilirisasi yang efisien dan ramah lingkungan melalui optimalisasi investasi hijau.
“Salah satu strategi hilirisasi kami adalah menciptakan investasi Green Smelter yang lebih efisien dan berkelanjutan,” tambahnya.
Di akhir rapat, Wamen Todotua juga memuji potensi kekayaan alam Sultra yang dinilai luar biasa dan menjadi aset strategis nasional dalam pengembangan industri hilir.
“Betul Bu Leni, provinsi Ibu (Sultra) bukan lumayan tapi sangat kaya. Nikel ada di sana, aspal ada di sana, termasuk jati juga ada di sana,” ujarnya.
Rapat kerja tersebut menjadi momentum penting bagi DPD RI dan pemerintah untuk memperkuat arah kebijakan hilirisasi nasional, khususnya dalam mendorong penerapan investasi hijau di sektor pertambangan, agar pembangunan industri di Sultra dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah.
Editor: Anugerah
Komentar