KENDARI, KABARTERKINISULTRA.COM – Dua ahli dihadirkan Jaksa Penutut Umum (JPU) di sidang lanjutan perkara dugaan fitnah dan laporan palsu Direktur PT Golden Anugerah Nusantara (GAN) di Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Rabu (11/11/2026) kemarin.
Dua ahli tersebut, Ahli Pidana Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Dr. Oheo Kahari dan Ahli Tata Usaha Negara (TUN) UHO Kendari Dr. Guasman. Keduanya hadir memberikan keterangan terkait duduk perkara yang sedang disidangkan di PN Kendari saat ini.
JPU Abdul Salam mengatakan, keterangan ahli pidana dengan tegas menyatakan penetapan tersangka terhadap Direktur PT GAN soal kasus dugaan fitnah dan laporan palsu telah memenuhi syarat formil dan materiil.
“Jadi intinya ahli menjelaskan syarat formil dan materiil sudah terpenuhi, baik di tahap penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan. Karena saksi dari JPU, baik saksi fakta maupun ahli serta barang bukti semua sudah ditunjukkan. Dan itu semua barang bukti yang juga sebagai alat bukti sudah terpenuhi. Jadi ahli pidana yang kami hadirkan menguatkan bahwa disitu ada delik tindak pidana sesuai pasal sangkaan,” kata dia.
Dengan kedudukan perkara yang kemudian dikuatkan pernyataan ahli pidana tersebut, Abdul Salam yakin dakwaan JPU terhadap terdakwa akan diputus terbukti melanggar pasal yang disangkakan.
“Kita tidak mendahului putusan hakim, tetapi dari analisis fakta, jaksa sudah yakin bahwa ini akan terbukti. Namun pada akhirnya kembali kepada putusan hakim seperti apa ke depannya,” katanya.
Terkait persoalan putusan PTUN Kendari yang dikantongi PT CSM dan PT GAN, JPU Abdul Salam membenarkan bahwa kedua perusahaan tersebut sama-sama memiliki produk putusan tersebut.
Namun, ia menegaskan bahwa substansi kedua putusan itu tidak bisa disandingkan secara serta-merta atau apple-to-apple karena perbedaan tahapan izin serta keberadaan asas prioritas.
“Iya, kedua-duanya memiliki putusan TUN. Namun yang menjadi permasalahan dan penilaian, siapa IUP yang layak diterbitkan dan diaktifkan, itu tentu domainnya ESDM,” tuturnya.
Namun dari keterangan ahli pertambangan yang kemudian didukung oleh keterangan ahli TUN, apabila merujuk pada asas Prior Tempore Potior Iure “Siapa yang lebih dulu, dialah yang lebih berhak/dimenangkan”. Sehingga dalam konteks hukum, asas ini berarti hak yang lahir atau didaftarkan lebih dahulu memperoleh prioritas.
Sehingga, PT CSM yang lebih dahulu memperoleh atau didahulukan penerbitan perizinannya dibandingkan pihak yang datang kemudian, dan asas ini sering digunakan dalam hukum pertanahan, hukum jaminan, dan hukum perdata.
Misal kata dia, ketika ada dua pihak mengklaim hak atas objek yang sama, pihak yang lebih dahulu memperoleh atau mendaftarkan haknya dapat memperoleh prioritas, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Namun asas ini tidak berlaku mutlak, penerapannya bergantung pada jenis hak dan peraturan hukum yang mengaturnya.
“Ahli pertambangan maupun ahli TUN dengan tegas menyatakan siapa yang lebih dulu maka dialah yang diakui atau lebih berhak untuk didahulukan, baik dari sisi pengaktifan maupun operasi produksinya,” ungkapnya.
“Sementara PT GAN sendiri masih di ranah IUP Eksplorasi. Jadi tidak apple-to-apple jika mau disandingkan antara perolehan IUP PT GAN dengan PT CSM. PT CSM itu semua tahapan perolehan IUP sudah dilaksanakan mulai dari PK, IUP Eksplorasi, dan IUP OP, sementara PT GAN baru tahap eksplorasi, itupun telah berakhir IUP Eksplorasinya pada tahun 2015,” sambung Abdul Salam.
Menurut Abdul Salam, keterangan ahli TUN maupun ahli pertambangan berkesesuaian dengan tidak diterimanya pengajuan atau permohonan pengaktifan IUP Eksplorasi PT GAN ke IUP OP serta pendaftaran di MODI ESDM, usai PT GAN mengantongi putusan PTUN Kendari.
Alasannya jelas, karena menurut surat dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM, bahwa meski sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari PTUN Kendari, tidak dapat di eksekusi lantaran SK IUP Eksplorasi PT GAN telah berakhir pada tahun 2015.
“PT GAN sudah mengajukan pengaktifan, tetapi tidak ditindaklanjuti, sala satunya tidak memenuhi syarat karena adanya tumpang tindih (overlap) dengan IUP PT CSM yang lebih dulu ada. Kesimpulannya, baik dari pendapat ahli pertambangan maupun ahli TUN, menyatakan hal yang sama, siapa yang lebih dulu ada, maka dialah yang berhak,” tegasnya.
Abdul Salam kembali menegaskan, bahwa putusan PTUN Kendari yang diperoleh PT CSM tidak dapat digugat melainkan upaya hukum kasasi, itupun yang boleh melakukan upaya hukum Pemda Kolut.
Hanya yang menjadi persoalan, lanjut dia, pada saat berproses ditingkat kasasi di PTUN Makassar, Pemda Kolut mencabut upaya kasasi mereka.
“Ketika pihak Pemda mencabut gugatan kasasinya, itu dinyatakan menerima. Ahli TUN maupun regulasi menyatakan bahwa ketika putusan tersebut dilakukan upaya hukum kemudian dicabut, berarti dengan sendirinya diakui,” imbuhnya.
Ia menambahkan, menurut keterangan ahli TUN, tidak semuanya putusan TUN dapat dieksekusi. Salah satu alasannya karena cacat administrasi mengenai luasan dan atau adanya tumpang tindih.
Jika dikaitkan dengan historis penerbitan IUP PT CSM dan PT GAN, berdasarkan verifikasi dan evaluasi Kementerian ESDM, diatas titik koordinat area pertambangan eksplorasi PT GAN itu sudah ada IUP PT CSM yang lebih dulu ditertibkan.
“Ahhli pertambangan menyatakan bahwa pengaktifan IUP Eksplorasi PT GAN tidak bisa diproses karena tidak memenuhi syarat baik syarat teknis, finansial, administrasi, maupun lingkungan,” tukasnya.
Editor: Anugerah
Komentar