KONSEL, KABARTERKINISULTRA.COM -Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan melaksanakan kegiatan peletakkan batu pertama pengembangan fasilitas pelabuhan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Lapuko, Sabtu 17 Mei 2025.
Bertempat di halaman KUPP Kelas III Lapuko acara peletakan batu pertama itu turut dihadiri forkopimda dan masyarakat sekitar.
Kepala KUPP Lapuko Nurbaya mengatakan bahwa pihaknya akan membangun dua dermaga untuk meningkatkan pelayanan.
“Ada dua dermaga yang akan dibangun dan dikembangkan untuk meningkatkan PNBP,” katanya.
Lanjutnya bahwa pihaknya hanya melanjutkan tongkat estafet perjuangan para pihak yang telah memperjuangkan pembangunan pengembangan fasilitas pelabuhan.
“Khususnya terimakasih kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang telah berkontribusi banyak memperjuangkan pengembangan fasilitas pelabuhan,” ungkapnya.
Selain itu selama pembangunan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak-pihak selama ini yang menggunakan jasa pelabuhan KUPP Lapuko.
“Untuk sementara bisa gunakan pelabuhan kita yang di Lakara ataupun pelabuhan yang berada di KSOP Kendari,” tuturnya.
Pihaknya juga menargetkan pengerjaan dua dermaga ini akan selesai di tahun 2025.
Sebelumnya diberitakan pemerintah untuk memperkuat infrastruktur transportasi laut di Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali ditunjukkan melalui peningkatan pembangunan Dermaga Lapuko. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) mengalokasikan anggaran senilai Rp33 miliar guna mempercepat realisasi proyek strategis tersebut.
Pembangunan dermaga yang terletak di Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan ini diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam mendukung distribusi logistik dan aksesibilitas transportasi masyarakat setempat.
Nurbaya juga mengatakan proyek ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk peningkatan kapasitas dermaga, perbaikan struktur pelabuhan, dan penyediaan fasilitas pendukung lainnya yang bertujuan untuk memastikan operasional yang lebih efisien dan aman.
“Kami ingin Dermaga Lapuko menjadi salah satu pusat transportasi laut yang mampu melayani kebutuhan masyarakat serta mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan di wilayah ini. Anggaran Rp33 miliar ini kami optimalkan agar pembangunan dapat selesai tepat waktu dengan kualitas terbaik,” bebernya, Senin (16/12/2024).
Peningkatan Dermaga Lapuko tidak hanya bertujuan untuk menunjang aktivitas bongkar muat barang, tetapi juga untuk mendukung konektivitas antarwilayah di Sultra. Dermaga ini dinilai strategis karena menjadi salah satu pintu utama distribusi barang dari dan ke kawasan pesisir.
Selain itu, pengembangan dermaga ini juga sejalan dengan program nasional untuk memperkuat konektivitas maritim. Pemerintah berharap infrastruktur ini dapat meningkatkan daya saing daerah serta membuka peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan.
“Kami fokus pada pembangunan yang tidak hanya berorientasi jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang. Dermaga ini akan menjadi aset strategis bagi masyarakat Moramo dan Sultra pada umumnya,” tambahnya.
Pembangunan Dermaga Lapuko ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025. Dengan selesainya proyek ini, KUPP berharap aktivitas transportasi laut di wilayah ini dapat meningkat hingga 50 persen, sekaligus mendukung rencana pemerintah untuk menjadikan Sultra sebagai salah satu pusat ekonomi maritim nasional.
Selain itu, Nurbaya menyampaikan peningkatan pembangunan dermaga Lapuko akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian lokal, terutama bagi nelayan dan pedagang kecil.
“Dengan adanya dermaga yang lebih memadai, maka distribusi hasil laut dan komoditas lokal akan semakin lancar. Ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat,” tandasnya.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae yang meninjau langsung proyek tersebut, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah KUPP Lapuko dan pemerintah pusat. Menurutnya, peningkatan dermaga Lapuko adalah bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan infrastruktur di daerah.
“Dermaga Lapuko memiliki peran strategis bagi masyarakat Sultra. Dengan anggaran sebesar Rp33 miliar, kami ingin memastikan pembangunan ini berjalan sesuai rencana, baik dari segi kualitas maupun waktu penyelesaian. Proyek ini harus menjadi solusi nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat pesisir,” ujar Ridwan saat kunjungan kerja di lokasi.
Ridwan juga menegaskan bahwa Komisi V DPR RI akan terus mengawal proyek ini agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
“Kami mendukung penuh upaya peningkatan konektivitas maritim di Sultra. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk memastikan bahwa manfaat dari dermaga ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Anugerah
Komentar