KENDARI, KABARTERKINISULTRA.COM – Bakal calon Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan akan memutuskan dinasti politik di Pilkada Bombana.
Pernyataan itu disampaikan Burhanuddin usai mendaftarkan dirinya di KPU, pada Kamis (29/8/2024).
“Saya InsyaAllah diutus oleh Allah swt membangun daerah Kabupaten Bombana dan memutus dinasti di Kabupaten Bombana,” ucap Burhanuddin.
Menanggapi isu politik dinasti Pilkada Bombana, Akademisi Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka, Rahmat Hidayat menekankan agar masyarakat fokus pada rekam jejak politik kandidat.
“Politik dinasti tidak bisa kita lihat dalam satu sudut pandang tertentu, apakah dia negatif atau positif, itu tergantung rekam jejak politiknya. Politik dinasti kan merujuk pada dominasi kekuasaan oleh satu keluarga dalam pemerintahan, bisa dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda,” kata Rahmat kepada Politiktoday.id , Minggu (1/9/2024).
Disisi lain, politik dinasti menurutnya bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap demokrasi.
“Di satu sisi, politik dinasti dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip demokrasi. Ketika kekuasaan hanya berputar di dalam lingkup keluarga tertentu, ada risiko bahwa keputusan politik lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan keluarga daripada oleh kebutuhan masyarakat luas,” urai Dosen Ilmu Politik Prodi Administrasi ini.
“Hal ini dapat mengurangi peluang bagi generasi pelanjut yang kompeten dan berintegritas untuk berpartisipasi dalam politik, terutama bagi mereka tidak berasal dari keluarga politik. Dampaknya, kualitas kepemimpinan bisa saja terdegradasi jika kandidat tidak dipilih berdasarkan kapasitas dan visi mereka, melainkan karena hubungan kekeluargaan,” tambah Rahmat.
Kendati begitu, Rahmat berpandangan politik dinasti dapat dimaknai sebagai bentuk kesinambungan politik.
Rahmat yang juga Magister Unhas tersebut menjelaskan bahwa beberapa kasus, keluarga yang telah lama terlibat politik memiliki pengalaman dan jaringan luas mendukung pembangunan daerah.
“Jika anggota dinasti tersebut mampu menunjukkan kinerja yang baik dan memenuhi aspirasi masyarakat, maka keberadaan mereka bisa diterima oleh publik. Inikan tergantung publik yang menilai,” jelasnya.
“Pada dasarnya politik dinasti itu secara aturan kepemiluan tidak ada masalah selama sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Tergantung publik menilainya dari sisi mana kan,” sambung Rahmat.
Editor: Anugerah
Komentar