KENDARI, KABARTERKINISULTRA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor melalui digitalisasi layanan. Program Santun, Inklusif, Gesit, Aman, dan Pasti (SIGAP) menjadi inovasi baru yang diharapkan mampu mempermudah wajib pajak sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, mengatakan kebijakan ini tak hanya fokus pada penindakan bagi penunggak pajak, tetapi juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang patuh.
“Wajib pajak yang taat adalah pahlawan pembangunan. Karena itu, kita siapkan skema reward sebagai bentuk penghargaan bagi mereka yang membayar pajak tepat waktu,” ujar Andi Sumangerukka saat konferensi pers di Kantor Gubernur, Rabu (5/3/2025).
Program SIGAP memungkinkan masyarakat membayar pajak secara online melalui aplikasi Bapenda Sultra, QRIS, dan Virtual Account. Sistem ini diklaim lebih transparan karena setiap pembayaran langsung tercatat secara real-time tanpa melalui perantara.
“Tidak ada lagi pungli, tidak ada lagi antrean panjang. Semua pembayaran langsung masuk ke kas daerah,” jelas Gubernur.
Berdasarkan data Bapenda Sultra, dari 864.779 unit kendaraan yang terdata, hanya 37,4 persen yang membayar pajak pada 2024. Angka ini menjadi tantangan besar bagi Pemprov untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.
Sebagai langkah stimulasi, Pemprov Sultra tengah merancang skema reward berupa potongan pajak atau hadiah tertentu bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu.
“Kita ingin menciptakan ekosistem baru, di mana masyarakat tidak hanya takut kena sanksi, tapi juga merasa dihargai karena tertib pajak,” tambahnya.
Program SIGAP menjadi salah satu prioritas dari 39 program unggulan 100 hari kerja Gubernur Andi Sumangerukka. Penerapan sistem ini ditargetkan menjangkau 17 kabupaten/kota di Sultra untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Dengan inovasi ini, Pemprov Sultra optimistis tingkat kepatuhan pajak akan meningkat signifikan, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.
Editor: Anugerah
Komentar