Soroti Kasus Suap Bupati Koltim, FAHMI Mendesak Kejati Sultra Segera Menaikkan Kasus ke Penyidikan

Kendari170 Dilihat

KENDARI, KABARTERKINISULTRA.COM – Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia (FAHMI) Sultra-Jakarta memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) atas keberhasilannya mengangkat ke permukaan kasus dugaan suap dan gratifikasi Bupati Kolaka Timur (Koltim) terpilih tahun 2022, Abdul Azis. Namun, mereka juga menyuarakan kekhawatiran terhadap proses penanganan kasus tersebut yang dinilai mandek di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra).

Hingga kini, kasus tersebut masih berada di tahap penyelidikan, bahkan telah tiga kali diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka. Seluruh hasil penyelidikan, termasuk pemeriksaan puluhan saksi dan alat bukti yang telah dikumpulkan, telah diserahkan ke Kejati Sultra. Namun, hampir sepekan setelah pelantikan Kepala Kejati yang baru, belum ada kejelasan terkait tindak lanjut perkara tersebut.

BACA JUGA :  Dugaan Korupsi Proyek Pelabuhan Lasusua Rp19,5 Miliar Mencuat, Kejati Sultra: Belum Ada Info

“Ini jadi pertanyaan besar publik. Ada apa sebenarnya di tubuh kejaksaan? Kenapa kasus ini seperti digantung tanpa kejelasan?” ujar juru bicara FAHMI Sultra-Jakarta dalam keterangannya, Rabu (23/7/2025).

Famhi mendesak Kajati Sultra yang baru, yang dikenal tegas dan anti-korupsi saat menjabat di Kejagung RI, untuk segera membuka “kotak pandora” dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret nama Bupati Koltim. Mereka mengingatkan agar Kejati Sultra menjaga independensi, profesionalisme, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi hukum.

“Jangan sampai ada kesan tarik-ulur atau bahkan permainan di belakang layar. Kejati Sultra harus berani mengambil langkah tegas dengan menerbitkan SPDP dan naik ke tahap penyidikan,” tegasnya.

BACA JUGA :  Diduga Buat Skenario Istri Selingkuh, M Fajar Direktur PT AMBO Ditetapkan Tersangka KDRT di Polda Sultra

Selain itu, FAHMI juga menyoroti potensi konflik kepentingan, mengingat adanya kedekatan antara Kepala Kejari Kolaka dengan pihak keluarga Bupati Koltim. Mereka mendesak agar penanganan kasus ini bebas dari intervensi dan tidak tebang pilih.

“Semua warga negara, apalagi pejabat publik, harus diperlakukan sama di mata hukum. Ini soal integritas institusi penegak hukum,” tegasnya. Publik kini menantikan sikap tegas Kejati Sultra. Apakah akan berpihak pada hukum atau justru menjadi bagian dari persoalan.

Editor: Anugerah

Komentar