KONSEL, KABARTERKINISULTRA.COM – PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) akhirnya memberikan klarifikasi atas tudingan yang disampaikan LSM Lembaga Pemerhati Masyarakat Tambang (LPMT) Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait dugaan adanya aliran dana dari perusahaan kepada Kepolisian Resor (Polres) Konawe Selatan.
Tudingan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum LSM LPMT Sultra, Nurlan, SH, melalui pernyataan yang beredar di berbagai media. Dalam narasinya, Nurlan menuding institusi Kepolisian, khususnya Polres Konawe Selatan, telah “ternodai” oleh dugaan aliran dana dari PT WIN, yang disebut sebagai upaya membungkam aparat penegak hukum.
LSM LPMT juga menyoroti aktivitas pertambangan PT WIN yang diduga berada di kawasan hutan lindung, di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), bahkan merambah area permukiman warga, termasuk di belakang sekolah dasar dan jalan usaha tani. Selain itu, mereka juga menuding PT WIN mengabaikan hak-hak karyawan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT WIN, Nur Iman, menegaskan bahwa seluruh tuduhan tersebut tidak berdasar dan bernuansa kepentingan pribadi.
“PT WIN merupakan perusahaan legal yang memiliki izin resmi untuk beroperasi. Kami juga menjalankan program Community Development (Comdev) sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat,” ujar Nur Iman.
Ia menjelaskan bahwa Program Comdev adalah pendekatan strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan masyarakat lokal melalui partisipasi aktif. Program ini merupakan bagian dari kewajiban perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 95 huruf d, yang mewajibkan pemegang IUP untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
“Apa yang kami lakukan adalah amanat undang-undang, bukan pelanggaran,” tegasnya.
Menanggapi isu transfer dana ke aparat kepolisian, Nur Iman menyatakan bahwa bantuan konsumsi dan dukungan operasional kepada aparat keamanan adalah hal yang lazim dalam konteks menjaga keamanan di lapangan, terutama saat terjadi aksi demonstrasi.
“Namun, terkait tudingan bahwa saya secara pribadi menerima dana dari Ibu Ana dan kemudian mentransfernya ke Polres Konawe Selatan, saya tegaskan bahwa hal tersebut tidak benar.
Faktanya, ketika dana tersebut ditawarkan kepada saya untuk dikirimkan ke pihak Polres, saya secara tegas menolaknya. Saya menilai hal tersebut tidak etis, sehingga saya lebih memilih untuk mengembalikan dana tersebut ke kantor,” ujar Nur Iman.
Nur Iman mengungkapkan bahwa salah satu transaksi dana yang dipersoalkan berasal dari tahun 2021, pasca pandemi COVID-19, ketika PT WIN mendukung program pemulihan pemerintah melalui dana Comdev. Menurutnya, transaksi tersebut dilakukan oleh seorang karyawan bernama Ibu Ana, yang diketahui merupakan istri dari Ketua LSM LPMT, Nurlan.
“Ibu Ana adalah mantan karyawan kami dan pernah dipercaya mengelola dana Comdev. Menyebut dana itu sebagai ‘koordinasi’ atau ‘suap’ adalah tuduhan yang tidak berdasar. Ironisnya, pihak yang kini melontarkan tuduhan adalah orang-orang yang sebelumnya terlibat langsung dalam pengelolaan program tersebut,” terang Nur Iman.
Ia juga mengindikasikan bahwa tuduhan tersebut muncul setelah perusahaan melaporkan kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan Ibu Ana ke pihak berwajib.
Perlu kami sampaikan bahwa Ibu Ana, yang saat ini kerap disebut-sebut dalam polemik ini, sejatinya telah dilaporkan oleh perusahaan dalam kasus dugaan penggelapan kendaraan Operasional dan Proses hukum yang berjalan pun telah membuktikan keterlibatannya, dan saat ini yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Konawe Selatan.
Oleh karena itu, kami menilai ada upaya untuk menggiring opini publik seolah-olah dirinya adalah korban, padahal kenyataannya sedang menghadapi proses hukum. Yang lebih kami sesalkan, upaya tersebut tampak memanfaatkan posisi suaminya yang merupakan Ketua LSM LPMT untuk melakukan tekanan terhadap aparat penegak hukum dan mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan,” ungkap Nur Iman.
“Ada indikasi upaya membentuk opini publik dan menekan aparat hukum agar menghentikan proses hukum terhadap istrinya. Tuduhan ini jelas sarat kepentingan pribadi dan tidak berlandaskan fakta,” tambahnya.
Nur Iman turut menyesalkan gaya penyampaian LSM LPMT dalam pernyataan resminya kepada media, yang dinilainya sentimental dan tidak menjunjung etika jurnalistik.
“Kami prihatin, namun memilih untuk tidak memperpanjang polemik ini. Yang terpenting bagi kami adalah masyarakat mendapatkan informasi secara objektif dan tidak digiring pada opini yang menyesatkan,” ujarnya.
PT WIN menegaskan komitmennya untuk menjalankan operasional secara transparan dan sesuai dengan regulasi. Perusahaan juga membuka diri untuk diaudit oleh instansi berwenang bila diperlukan.
“Kami mendukung penuh penegakan hukum dan tidak pernah menghalangi proses tersebut. Justru kami berharap aparat hukum dapat menindaklanjuti penyebaran informasi palsu yang merugikan nama baik perusahaan dan institusi kepolisian,” tutup Nur Iman.
Editor: Anugerah
Komentar