KENDARI, KABARTERKINISULTRA.COM – Seorang alumni mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Informasi (STIMIK) Bina Bangsa Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang enggan disebutkan identitasnya mengeluhkan terkait adanya dugaan pungutan liar (Pungki) ketika ingin mengurus ijazahnya yang belum terdaftar di LLDIKTI.
Persoalan itu bermula pada 2024 saat ia hendak mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun, harapannya untuk menggunakan ijazah sebagai salah satu dokumen persyaratan justru terbentur persoalan administrasi.
Ketika dilakukan pengecekan keabsahan ijazah, nomor ijazah miliknya disebut belum terdaftar dalam portal resmi kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
Temuan tersebut membuatnya bertanya-tanya. Sebab, ia mengaku telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik maupun administrasi selama menempuh pendidikan di STMIK Bina Bangsa.
“Dari situ saya klarifikasi dan meminta pihak kampus STMIK Bina Bangsa untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” kata dia kepada awak media beberapa waktu lalu.
Namun, persoalan itu tidak langsung dituntaskan. Saat mengikuti seleksi CPNS 2024, ia mengaku tidak memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Karena tidak lolos tahapan seleksi, ia kemudian tidak melanjutkan proses pengurusan verval ijazah.
Ia mengira persoalan tersebut nantinya akan diselesaikan oleh pihak kampus, terlebih dirinya mengaku telah menyampaikan permohonan agar ijazahnya segera diproses.
“Saya berpikir, kan saya sudah bermohon, jadi pasti terproses. Kebetulan saat itu juga saya tidak lolos passing grade, sehingga pengurusan verval tersebut tidak saya teruskan,” tuturnya.
Dua tahun berlalu. Memasuki 2026, dia kembali bersiap mengikuti rekrutmen CPNS. Pengalaman sebelumnya membuatnya lebih dulu memastikan status ijazah sebelum mengikuti seleksi. Namun, hasil pengecekan justru membuatnya kembali kecewa. Nomor ijazah yang diharapkan sudah tercatat ternyata masih belum terdaftar.
“Saat saya cek kembali, ijazah saya belum terdaftar. Saya kemudian mencoba klarifikasi dan meminta petunjuk terkait penyelesaian masalah tersebut,” jelasnya.
Ia lalu menghubungi pihak kampus. Dari komunikasi tersebut, ia memperoleh informasi bahwa proses verifikasi dan validasi (Verval) nomor ijazah merupakan ranah operator kampus. Ia kemudian meminta penjelasan kepada La Ode Purbin Yamil, yang diketahui bertugas sebagai operator STMIK Bina Bangsa Kendari. Di titik inilah persoalan yang semula berkutat pada administrasi akademik berubah menjadi dugaan permintaan uang.
Menurut pengakuan dia, La Ode Purbin Yamil menyampaikan bahwa proses pengurusan verval dapat dibantu, tetapi membutuhkan sejumlah biaya. Nominal yang disebut mencapai Rp 7 juta hingga Rp 10 juta.
Bagi dia , permintaan tersebut sulit diterima. Ia merasa telah menunaikan seluruh kewajibannya selama menjadi mahasiswa. Karena itu, ketika hendak memperoleh kepastian atas status ijazahnya sendiri, ia justru dihadapkan pada permintaan biaya tambahan.
“Saya lulus sejak 2014. Semua tanggung jawab saya, mulai pembayaran hingga proses belajar, saya ikuti semua. Kini giliran saya meminta hak saya, yakni ijazah saya terdaftar dan diakui oleh pemerintah, saya juga masih harus mengeluarkan uang. Padahal itu hak saya,” katanya dengan suara bergetar.
Ia bahkan tak kuasa menahan air mata ketika menceritakan pengalaman tersebut.
Ia kemudian mengungkapkan percakapannya dengan La Ode Purbin Yamil. Dalam percakapan itu, ia mengaku mendapat penjelasan bahwa uang yang diminta berkaitan dengan pengurusan pembayaran ke LLDIKTI.
“Dia (La Ode Purbin Yamil, red) bilang, bisa saya bantu, tapi ada biaya seperti saya bilang sebelumnya. Saya jawab, Rp 7 juta, Pak, itu untuk apa? Kemudian Pak Purbin Yamil bilang, itu untuk pengurusan pembayaran ke LLDIKTI, Bu, biar kita dibuka kan akses,” papar Ndopita.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan serius. Jika benar terdapat pungutan untuk membuka akses pengurusan verval ijazah, apa dasar hukum dan mekanisme pembayarannya? Kepada siapa uang tersebut disetorkan? Adakah ketentuan resmi LLDIKTI yang mewajibkan alumni membayar biaya sebesar itu?
Pertanyaan tersebut penting dijawab. Sebab, proses administrasi pendidikan tinggi semestinya berjalan berdasarkan prosedur yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui permintaan biaya yang tidak jelas dasar maupun peruntukannya.
Iajuga mengaku bukan satu-satunya alumni yang mengalami persoalan serupa. Ia menyebut beberapa rekannya turut dimintai uang dengan nominal berbeda untuk pengurusan verval ijazah.
“Tidak hanya saya. Teman juga ada yang dimintai dengan nominal bervariasi,” pungkasnya.
Jika pengakuan tersebut benar, persoalan ini tentu tidak bisa dipandang sebatas keluhan individual. Ada dugaan praktik yang perlu ditelusuri, terutama menyangkut kewenangan operator kampus, mekanisme pengajuan verval, hingga kemungkinan adanya pungutan dalam proses administrasi yang melibatkan LLDIKTI.
Sementara itu, Operator STIMIK Bina Bangsa Kendari, La Ode Purbin Yamil
membantah tudingan tersebut.
“Tidak benar adanya, selama ini mahasiswa yang mau verval semua diproses tanpa adanya pungutan biaya,” ucap dia, Jumat (13/11/2026).
Menurut penjelasan dia, bagi ingin verval harus memenuhi semua persyaratan pengambilan, diantaranya dilengkapinya transaksi perkuliahan pelaporan di PDDIKTI, jika tidak lengkap kemungkinan pernah melakukan cuti atau berhenti kuliah tanpa pemberitahuan operator
Kemudian, harus melunasi tunggakan peraturan akademik, dan tidak melewati batas studi maksimal delapan tahun. Jika tidak memenuhi persyaratan diatas, maka data bermasalah dan tidak bisa diproses ijazahnya.
“Jika data yang bermasalah ingin diperbaiki, kami sebagai operator kewajiban meneruskan data yg ingin diperbaiki oleh pusat. Yang di mana kami juga menunggu acc dari instansi yang berwenang,” tutup dia.
Editor: Anugerah
Komentar