KENDARI, KABARTERKINISULTRA.COM – Penyidik Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) tengah mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola tambang.
Satu tersangka telah ditetapkan, yakni Arif Kurniawan yang disebut sebagai pengendali tambang nikel di Indonesia, beberapa tahun belakangan.
Arif disebut berafiliasi dengan sejumlah perusahaan tambang nikel di Indonesia, termaksud enam perusahaan tambang di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Namun menariknya, selain mengendalikan koorporasi nikel, tersangka Arif Kurniawan juga tercatat pernah memiliki saham di PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS), salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sultra.
Kepemilikan saham Arif Kurniawan di PT TMS terdokumentasi di dalam dokumen pernyataan keputusan di luar pemegang saham (Sirkuler) PT TMS Nomor 02, yang ditandatangani Notaris di Kendari.
Didalam dokumen tersebut, Arif Kurniawan bertindak sebagai Direktur PT Dua Delapan Investama. Dimana, PT Dua Delapan Investama memiliki saham sebanyak Rp125.000.000 (25 persen) di PT TMS.
Selain itu, di Bulan Oktober tahun 2019, PT TMS melakukan rapat umum pemegang saham (Rups) dan menempatkan PT Dua Delapan Investama sebagai salah satu pemilik saham sebanyak 25 persen, hingga sampai tahun 2021.
Enam perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) terafiliasi dengan Arif Kurniawan (AK) selaku tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola tambang.
Hal itu diungkapkan oleh Kapuspenkum Kejagung Republik Indonesia (RI), Anang Supriatna dalam rilis yang diterima awak media ini, Jumat (6/11/2026).
Anang menyebutkan, dari sejak tahun 2017 sampai 2025, terdapat enam perusahaan tambang nikel di Sultra terafiliasi dengan tersangka AK selaku owner PT Dua Delapan Resource (DDR).
AK merupakan pengendali dan penerima manfaat dari perusahaan pertambangan nikel di Provinsi Sultra diantaranya, PT BSJ dengan luas IUP 1030 Ha, PT KAA dengan luas IUP 1036 Ha, PT ANI dengan luas IUP 106 Ha, PT AMI dengan luas IUP 1.000 Ha, PT AMID, dengan luas IUP 1.026 Ha dan PT HJ yang dilakukan melalui Holding PT DDA bersama dengan LEI.
“Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini yang dilakukan enam perusahaan menerima manfaat,” ungkapnya.
Terungkap, IUP eksplorasi PT BSJ dan PT KAA berakhir pada 2015, namun tetap diperpanjang melalui skema suspend sebanyak tiga kali. Padahal hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan disebut ditolak oleh pejabat Dinas ESDM Sultra karena wilayah izin seharusnya dikembalikan kepada negara, namun oleh karenaadanya penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara sehingga penolakan tersebut dicabut.
“Pihak korporasi diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara untuk melakukan manipulasi persetujuan RKAB korporasi-korporasi tersebut, sehingga dapat melakukan operasional pertambangan nikel secara melawan hukum yang menguntungkan korporasi-korporasi tersebut dan mengakibatkan kerugian keuangan negara,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Anang, pihaknya juga telah menggeledah di sejumlah lokasi, antara lain Rumah yang beralamat di Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Kantor PT BSJ yang berlokasi di APL Tower Central Park, Kantor PT KAA yang berlokasi di APL Tower Central Park.
Kantor PT DDA yang berlokasi di APL Tower Central Park, Kantor PT DDR yang berlokasi di Mid Plaza Jalan JenderalSudirman Jakarta Pusat, dan Kantor PT DDR yang berlokasi di SCBD Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat.
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan operasional tambang nikel yang beroperasional di Sultra, barang bukti elektronik baik berupa handphone, laptop, CPU serta server.
Tak hanya itu, pihaknya menyita sejumlah uang disalah satu kantor yang digeledah yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp11,2 miliar dan Rp595 juta yang disimpan dalam beberapa koper serta tas dalam salah satu ruangan kantor.
“Dokumen yang ditemukan Tim Penyidik berkaitan dengan aktifitasperusahaan dan transaksi perusahaan dalam kaitan operasional enam perusahaan dengan pihak afiliasinya,” beber Anang.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
“Perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tukas Anang.
Editor: Anugerah
Komentar