Kawal Program Makan Bergizi Prabowo Subianto, DPD Tani Sultra Temui Kepala Perum Bulog 

Kendari936 Dilihat

KENDARI, KABARTERKINISULTRA.COM -Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pemuda Tani Indonesia Sulawesi Tenggara (Sultra) lakukan audiensi bersama Perum Bulog Sultra.

Diketahui, sebelumnya Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan harga gabah kering Rp6.500,00 per Kilogram (Kg).

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas ekonomi dalam rantai distribusi pangan.

Ketua DPD Tani Muh. Miradz mengatakan bahwa pertemuan kali bertujuan untuk mengawal program kerja dari Presiden Republik Indonesia.

“Kedatangan kami ini untuk mengawal penuh program pak Prabowo,” katanya, Jumat (14/2/2025).

Adapun program kerja tersebut berupa program makan bergizi gratis dan Swasembada pangan.

BACA JUGA :  Komperda Sultra Sorot PT NPM Soal Kecelakaan Kerja dan Dugaan Gaji Karyawan Dibawah UMK Konawe Utara

“Tentunya yang akan kita kawal ini program makan bergizi gratis dengan Swasembada pangan,” ujarnya.

Lanjut, kata dia, audiensi kali ini juga sebagai bahan yang akan di bawa Pengurus DPD Tani Indonesia Sultra saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) mendatang.

“Pertemuan kali ini kita akan bawa ke Rakernas sebagai bahan evaluasi nantinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kanwil Sultra, Siti Mardati Saing menyambut baik kunjungan Pengurus DPD Tani Indonesia Sultra.

BACA JUGA :  Tiga IUP Tambang Pasir Silika di Kecamatan Nambo Belum Bisa Melakukan Penjualan

Siti Mardati Saing menyampaikan bahwa untuk program Swasembada Pangan juga mendapat pengawalan dari Bulog Sultra.

“Terkait swasembada pangan ini menjadi tugas kita bersama,” bebernya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan harga gabah kering ini disinyalir sebagai angin segar di kalangan para petani Indonesia, terkhusus Sultra.

“Banyak petani yang bersyukur atas kebijakan harga gabah Rp6.500,00,” tambahnya.

Terakhir, Ia mengharapkan, kesuksesan program ini memerlukan dukungan penuh dari seluruh stakeholder, terutama Pemerintah Republik Indonesia (RI).

“Harapan kami pemerintah bisa menjembatani,” pungkasnya.

 

Editor: Anugerah

Komentar