KENDARI, KABARTERKINISULTRA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan retret selama empat hari di Aula Asrama C Kantor BPSDM Sultra sebagai langkah strategis memperkuat kolaborasi antar perangkat daerah sekaligus mendorong percepatan reformasi birokrasi.
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sultra, Hugua, pada Rabu (10/12/2025) dan berlangsung hingga Jumat (12/12/2025) malam. Retret diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sultra serta kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten/kota se-Sultra.
Sejumlah pemateri kompeten turut hadir, mulai dari BPSDM Kemendagri, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Gubernur dan Wagub Sultra, jajaran Kejaksaan, Danrem 143/HO, hingga Kapolda Sultra.
Kegiatan ini dirancang sebagai ruang pembelajaran bersama agar OPD dapat memperkuat kemandirian, meningkatkan efisiensi, dan menghasilkan inovasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan kondisi fiskal ke depan.
Kepala Bappeda Sultra, J. Robert, menjelaskan bahwa retret ini berangkat dari kondisi objektif yang dihadapi pemerintah daerah menjelang 2026, di mana terjadi efisiensi anggaran tahap kedua, terutama pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, situasi ini berdampak besar pada kemampuan belanja daerah, padahal belanja pemerintah merupakan instrumen utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang optimal.
“Harapannya setiap OPD mampu memunculkan inovasi dan mengutamakan kemandirian dalam arti luas. Kemandirian berarti mampu mendesain arah kebijakan dengan memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif, tidak hanya mengandalkan dana transfer dan PAD,” ujar Robert, Kamis (11/12/2025) kemarin.
Ia menjelaskan bahwa dinamika pasca-pilkada hingga efisiensi anggaran nasional membuat OPD perlu mengubah paradigma kerja. Jika sebelumnya setiap kegiatan identik dengan kebutuhan anggaran besar-besaran, misalnya rapat yang harus diselenggarakan di hotel maka kini OPD didorong beradaptasi dengan pola kerja yang lebih efisien namun tetap produktif.
Robert menegaskan bahwa perubahan pola kerja ini bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi transformasi mindset.
“Kita punya dana sedikit, tapi dampaknya harus tetap besar. Pelayanan publik tidak boleh menurun. Kuncinya kerja maksimal, optimal, dan mengurangi ketergantungan,” jelasnya.
Retret ini juga membahas bagaimana OPD dapat mengakses program dan pembiayaan dari pemerintah pusat. Meski dana transfer ke daerah berkurang, kementerian teknis tetap memiliki anggaran besar yang pada akhirnya harus tersalurkan ke daerah.
“Kementerian punya anggaran besar, tetapi lokus kegiatannya ada di daerah. Kita harus mampu meyakinkan pusat untuk membawa program ke Sultra,” tambahnya.
Materi retret juga menekankan pentingnya sinergi lintas instansi, optimalisasi sumber daya, serta perencanaan yang lebih objektif dan tidak konsumtif.
Selama ini, kata Robert, peningkatan dana transfer belum sepenuhnya linier dengan capaian indikator pembangunan daerah seperti penurunan kemiskinan atau pengangguran. Karena itu, pemerintah pusat mulai menerapkan skema efisiensi.
“Kita tidak boleh mengeluh. Kita optimalkan anggaran yang ada. Jika di 2026 masih ada kendala, kita evaluasi bersama. Itu yang dimaksud dengan kemandirian,” tegasnya.
Retret ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari arahan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri pada pertemuan di Jatinangor sebelumnya, yang meminta pemerintah daerah tetap bergerak meski dalam kondisi anggaran terbatas.
Melalui retret ini, Pemprov Sultra menegaskan komitmennya untuk: membangun OPD yang inovatif dan mandiri, mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah, memperkuat reformasi birokrasi dan memastikan pelayanan publik tetap optimal di tengah efisiensi anggaran.
Retret ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Sultra untuk memastikan seluruh OPD bergerak dalam strategi yang sama: adaptif, mandiri, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Editor: Anugerah
Komentar