KENDARI, KABARTERKINISULTRA.COM – Koordinator Wilayah (Korwil) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengawal proses mediasi 21 karyawan yang menuntut pembayaran kekurangan gaji dan kejelasankontrak dari PT Delta Serena Sentosa (DSS) di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Kendari.
Ketua Korwil KSBSI Sultra, Iswanto Sugiarto, mengungkapkan ada beberapa poin utama yang disuarakan para pekerja dalam audiensi tersebut, salah satunya terkait perubahan durasi kontrak kerja secara sepihak.
“Selama ini pekerja dikontrak per tiga bulan, namun tiba-tiba diubah menjadi dua bulan. Hal ini menjadi tanda tanya, apakah ada indikasi pemutusan kontrak karena perusahaan merasa tidak nyaman dengan hadirnya serikat buruh,” ujar Iswanto.
Selain masalah kontrak, Iswanto menegaskan bahwa para pekerja menerima upah di bawah Pengupahan Minimum Kota (UMK) Kendari yang ditetapkan sebesar Rp3.516.000. Berdasarkan data slip gaji, karyawan hanya menerima gaji pokok sebesar Rp1.000.000 dengan perhitungan jam kerja tambahan sebesar Rp12.500.
“skema upah ini telah berlangsung lama bahkan pekerja menurut pengakuan pekerja yang telah berkerja puluhan tahun mengatakan sebelumnya upah pokok hanya 750 RB lalu dinaikkan 1 Juta Rupiah”
Dirinya menegaskan pengupahan tersebut telah melanggar PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan UU. No. 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan terkini yang dimana perhitungan upah per jam seharusnya menggunakan rumus 1/173 \times \text{UMK}, yang menghasilkan angka ideal sebesar Rp20.300 per jam.
“Selisih ini merupakan kekurangan upah yang wajib dibayarkan oleh pihak perusahaan. Untuk penetapan resmi jumlah kekurangannya, kami sudah berkoordinasi dengan pihak Binwasnaker yang nantinya akan memeriksa dan menetapkan nilainya secara resmi dan apabila perusahaan tidak membayarkan pemerintah dan APH terkait wajib memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin dan sanksi pidana yang tertuang dalam perundang-undangan” tegasnya
Mengenai langkah hukum dan pengawasan ke depan, KSBSI Sultra juga berrencana membawa persoalan ini ke tingkat DPRD Provinsi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Focus RDP nantinya mencakup dugaan ketiadaan Sistem Manajemen K3 (SMK3) di perusahaan serta kelayakan dan kelengkapan administrasi kendaraan operasional kerja.
“Untuk tahap Tripartit bersama pemerintah dan pihak manajemen perusahaan, dijadwalkan akan berlangsung pada minggu depan,” pungkas Iswanto.
Dalam rapat dengar pendapat kedepannya pihaknya bakal membongkar seluruh masalah yang terjadi di PT DSS mulai dari sistem pengupahan, penerapan K3, hingga kewajiban pajak perusahaan.
Editor: Anugerah
Komentar