KSBSI Sultra Minta Gubernur Evaluasi Total Soal Dugaan Nepotisme dan Pungli Bank Sultra

Kendari150 Dilihat

KENDARI, KABARTERKINISULTRA.COM- Agenda sidang Tahunan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah strategis yang melibatkan tiga unsur utama dalam hubungan industrial: pemerintah, unsur pengusaha, dan unsur pekerja/buruh yang digelar di aula dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) Sultra. Senin, 16 November 2026

Sidang tersebut di buka oleh Gubernur selaku Ketua LKS Tripartit Sultra yang diwakili oleh Kepala Dinas (Kadis) Nakertrans sebagai wakil ketua LKS Tripartit unsur pemerintah Sultra Andi Makkawaru.

Agenda sidang tersebut membahas berbagai isu masalah ketenagakerjaan mulai dari upah, jaminan sosial, K3 kesempatan pelatihan tenaga kerja serta pemutusan hubungan kerja.

Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Iswanto Sugiarto menyoroti dugaan praktik nepotisme dalam pengisian jabatan strategis serta kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sejumlah pekerja di lingkungan Bank Sultra.

Iswanto meminta kepada Gubernur Sultra melalui biro hukum selaku pemegang saham pengendali Bank Sultra agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Direktur Utama (Dirut) Bank Sultra.

Menurut Iswanto, pihaknya menerima sejumlah informasi dan pengaduan terkait dugaan praktik nepotisme dalam penempatan pejabat di lingkungan Bank Sultra yang dinilai berpotensi mencederai prinsip profesionalisme, transparansi, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu yang menjadi sorotan KSBSI adalah penempatan seseorang berinisial (A), yang disebut memiliki hubungan keluarga dengan Direktur Utama Bank Sultra, pada jabatan Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (SDM).

Selain itu, KSBSI juga mempertanyakan pengangkatan seseorang berinisial (B) sebagai kepala cabang di Tower Bank Sultra. Berdasarkan informasi yang diterima KSBSI, yang bersangkutan diduga merupakan mantan rekan kerja Direktur Utama ketika masih bekerja di Bank Mandiri dan disebut menduduki jabatan tersebut tanpa melalui tahapan jenjang karier sebagaimana mestinya.

BACA JUGA :  KSBSI Sultra Kawal Audience 21 Karyawan PT DSS, Tuntut Kekurangan Gaji dan Ketidakjelasan Kontrak

“karna pak Gubernur berhalangan hadir jadi saya minta kepada biro hukum Pemprov Sultra untuk menyampaikan persoalan ini kepada gubernur Sultra agar sekira melakukan evaluasi massal terhadap manajemen Bank Sultra” ucapnya

Ia menambahkan bahwa pengangkatan pejabat strategis di Bank Sultra wajib dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi, bukan karena adanya hubungan keluarga maupun kedekatan personal dengan pimpinan. Jika dugaan ini benar, tentu menjadi preseden buruk bagi tata kelola Bank Sultra sebagai bank milik daerah.

Selain dugaan nepotisme, KSBSI Sultra juga menyoroti kebijakan PHK terhadap delapan pekerja Bank Sultra yang dinilai perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan ketenagakerjaan.

Iswanto menjelaskan bahwa berdasarkan pengaduan yang diterima pihaknya, PHK tersebut diduga berkaitan dengan persoalan atau kesalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, yang menurut keterangan pekerja telah melalui proses pembinaan dan penahanan jasa produksi pekerja oleh perusahaan.

dirinya juga melihat keanehan adanya dugaan perlakuan berbeda terhadap salah seorang dari delapan pekerja yang mendapatkan PHK malah justru telah dikembalikan bekerja dan setelah ditelusuri pekerja tersebut diduga memiliki hubungan keluarga dengan salah seorang komisaris Bank Sultra.

“Kalau memang alasan PHK adalah pelanggaran yang dianggap mendesak, mengapa ada pekerja yang kemudian dikembalikan bekerja? Apakah ada pertimbangan objektif atau justru perlakuan khusus? Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh manajemen Bank Sultra,” tegas Iswanto.

Menurutnya, setiap pekerja harus mendapatkan perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi. Hubungan keluarga maupun kedekatan dengan pejabat perusahaan tidak boleh menjadi faktor yang menentukan pemberian sanksi ataupun kebijakan ketenagakerjaan.

kemudian, Iswanto juga mempertanyakan fungsi Serikat Karyawan (Sekar) yang ada di bank sultra dan pemotongan iuran bulanan 25 Ribu rupiah terhadap pekerja yang di potong langsung dari rekening gaji pekerja.

BACA JUGA :  Kasus Tata Kelola Tambang, Tersangka Arif Kurniawan Tercatat Pernah Miliki Saham di PT TMS Kabaena

Dirinya mengakui juga sempat mendengarkan pihak Bank Sultra mengatakan pekerja yang di dampingi KSBSI bukan merupakan anggota serikat.

“Tadi kami dengar bersama pernyataan dari pihak bank Sultra kalau tidak salah dia sekretaris Sekar bank Sultra katanya pekerja yang kami sedang dampingi bukan merupakan anggota serikat dan kalau memang bukan anggota kenapa sampai ada pemotongan 25 rb perbulan ini juga yang harus pemerintah provinsi selidiki. ucapnya

Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Iswanto menyatakan bahwa KSBSI Sultra berencana menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap kebijakan manajemen Bank Sultra.

Aksi tersebut rencananya akan ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendesak Gubernur Sultra melakukan evaluasi terhadap Direktur Utama Bank Sultra setelah sidang mediasi III perselisihan hubungan industrial selesai.

Iswanto juga akan menuntut agar manajemen Bank Sultra menyelesaikan perselisihan PHK secara adil dan memenuhi hak-hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami akan melakukan konsolidasi organisasi untuk mempersiapkan aksi demonstrasi. Kami meminta Gubernur Sulawesi Tenggara tidak tinggal diam terhadap berbagai dugaan persoalan yang terjadi di Bank Sultra. Jika terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan, nepotisme, maupun pelanggaran hak pekerja, maka Direktur Utama harus dievaluasi dan dicopot dari jabatannya,” tegas Iswanto.

Iswanto menambahkan “Bank Sultra adalah bank milik daerah yang seharusnya menjadi contoh dalam penerapan profesionalisme dan perlindungan ketenagakerjaan. Jangan sampai lembaga keuangan yang menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara justru tercoreng oleh dugaan nepotisme dan persoalan pemenuhan hak pekerja,” tutupnya.

Editor: Anugerah

Komentar