KENDARI, KABARTERKINISULTRA.COM – Sidang lanjutan perkara dugaan fitnah dan laporan palsu dengan terdakwa Direktur PT Golden Anugerah Nusantara (GAN) yang dilaporkan oleh Direktur PT Citra Silika Mallawa (CSM) kembali digelar Pengadilan Negeri (PN) Kendari.
Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penutut Umum (JPU), Abdul Salam menghadirkan ahli pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satya Pamungkas yang digelar, Jumat (6/11/2026) lalu.
Abdul Salam mengungkapkan bahwa dari keterangan ahli pertambangan menguatkan legalitas PT CSM mulai dari penerbitan izin Kuasa Pertambangan (KP) kemudian diubah jadi IUP Eksplorasi, dan peningkatan ke IUP Operasi Produksi (OP).
Pernyataan ahli pertambangan tersebut, sejalan dengan kesaksian para saksi dari Dinas ESDM Sultra, diantaranya Eks Kabid Minerba, Yusmin, Eks Kadis ESDM Sultra, Abdul Azis, dan Bidang (Kabid) Pemberian dan Pemetaan WIUP Logam dan Batu Bara Dinas ESDM Sultra, Nining.
Bahkan, Yusmin menjelaskan bahwa PT CSM telah memperlihatkan IUP OP asli, ketika PT CSM mengajukan penerbitan IUP OP 475 Ha ke DPM PTSP Sultra pasca putusan PTUN Kendari tahun 2019.
“Yang intinya ahli pertambangan dan para saksi dari ESDM Sultra menerangkan mulai dari proses penerbitan IUP baik dari izin KP maupun IUP OP 475 hingga pendaftaran di MODI pasca putusan TUN berkesesuaian, dan sudah terdaftar di aplikasi sistim MODI dan MOMI dan syarat teknis, finansial, dan lingkungannya semua terpenuhi, dan masih berlaku saat ini,” ujar Abdul Salam kepada awak media ini, Kamis (12/11/2026).
Abdul Salam menjelaskan, luasan IUP OP harus berpedoman pada permohonan pemilik izin berdasarkan luasan IUP Eksplorasi awal. Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Utara (Kolut) tidak berwenang menafsirkan atau menciutkan luasan tersebut secara sepihak tanpa permohonan pemegang izin, seperti kesaksian Eks Bupati Kolut, Rusda Mahmud dan Eks Kadis ESDM Kolut, Nur Rahman bahwa IUP OP PT CSM luasan 126 Ha, 20 Ha, dan 17 Ha.
Ia menilai dalil tersebut tidak memiliki dasar hukum kuat, sebab bukti yang diajukan terkait IUP OP 126 Ha, 20 Ha dan 17 Ha (penciutan) itu hanya berupa salinan fotokopi, yang tidak disertakan dengan dokumen aslinya.
“Secara hukum, fotokopi tidak bisa dijadikan alat bukti surat yang sah jika tidak ada dokumen aslinya sebagai pembanding untuk diuji forensik, dan dokumen arsip yang belum berusia 20 tahun itu juga tidak ditemukan di bagian hukum Pemda Kolut maupun dinas terkait, bahkan berita acara serah terima dari Pemda Kolut ke Pemprov setelah adanya peralihan kewenangan masalah pertambangan tidak pernah ditunjukkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, kata dia, ahli pertambangan membeberkan permohonan peningkatan izin PT GAN di sistem MODI tidak dapat diproses karena tak memenuhi syarat, sekalipun ada putusan PTUN yang menyatakan PT GAN menang.
Sebab dikatakannya, masa berlaku IUP Eksplorasi PT GAN yang berdurasi lima tahun sejak 2010 telah berakhir di tahun 2015, apalagi IUP PT GAN tumpang tindih (overlapping) di atas lahan konsesi IUP Eksplorasi PT CSM yang lebih dulu diterbitkan Pemda Kolut.
Dia menambahkan, persoalan lahirnya tiga IUP, berdasarkan keterangan dari pihak PT CSM mereka tidak pernah ajukan luasan IUP 126 dan seterusnya sebagaimana keterangan saksi dari Pemda Kolut.
Yang PT CSM ajukan IUP OP sesuai luasan 475 Ha di IUP Eksplorasi yang telah diterbitkan Pemda Kolut pada saat itu, dibuktikan dengan dokumen IUP OP 475 Ha asli yang juga sudah dimunculkan di dalam sidang.
“Di dalam Permen ESDM terkait tata kelola pertambangan itu menyebutkan bahwa acuan untuk memberikan luasan IUP itu berdasarkan permohonan dari pihak pemohon, dalam hal ini PT CSM. Dan PT CSM tetap pada luasan IUP Eksplorasi sebelumnya, kecuali ada permintaan dari pemohon untuk mengurangi luasan IUP OP atau ada pertimbangan teknis dari penerbit IUP,” tukasnya.
Editor: Anugerah
Komentar